 |
| Jokowi berkemah di titik nol IKN pada Senin, 14 Maret 2022. (Dok. Sekretariat Presiden) |
Lampungonline, Jakarta - Penduduk asli tempat calon berdirinya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Dahlia Yati dari Suku Paser Balik, terkejut lahan rumahnya tiba-tiba sudah dipasang patok lahan rencana pembangunan Ibu Kota baru.
Dia mengatakan lahan tersebut dipatok setelah sebelumnya datang surat edaran dari pemerintah Kalimantan Timur.
Yati mengungkapkan, pemasangan plang dan patok itu membuat dirinya dan warga setempat resah.
Sebab, lahan yang tiba-tiba diklaim milik pemerintah itu sudah digunakan Yati dan penduduk lainnya untuk berkebun selama bertahan-tahun.
"Masyarakat adat minta kejelasan soal lahan adat agar tidak terdampak pembangunan IKN yang dipaksakan. Pemasangan plang yang terjadi ini bentuk pengambilan secara sepihak, tidak pernah bertemu atau koordinasi dengan kami," ujar Yati dalam webinar Bersihkan Indonesia pada Selasa, 15 Maret 2022.
Dia mengatakan lahan rumahnya berada sekitar 10 kilometer dari titik nol IKN atau tempat Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkemah bersama rombongan.
Namun, alih-alih bertemu dengan warga sekitar yang terdampak pembangunan IKN, Jokowi justru melakukan ritual Kendi Nusantara dan berkemping di sana.
Padahal, lanjut Yati, lahan keluarga miliknya yang dicaplok negara untuk pembangunan IKN luasnya sampai empat hektare.
Ia menyatakan kecewa dengan kunjungan Jokowi kemarin ke lokasi proyek IKN, karena keluhan warga asli soal pencaplokan lahan tidak didengarkan dan Jokowi lebih memilih kemping di titik nol.
"Kemping kemarin kami tidak membutuhkan, hal itu buat apa? Tidak ada yang diuntungkan pula dengan itu," kata Yati, dilansir Tempo.co.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang, menyebut ada potensi penggusuran terhadap 20 ribu warga adat dan lokal akibat pembangunan Otorita IKN di Kalimantan Timur.
Mereka merupakan warga yang telah tinggal di kawasan hutan jauh sebelum adanya rencana pembuatan Ibu Kota baru tersebut.
"Jadi 260 ribu hektare (total luas wilayah IKN) ini bukan tanah kosong, ada pemukiman warga," ujar Rupang.
Rupang menerangkan, saat ini 40 persen dari total wilayah IKN sudah ditempati warga. Data tersebut bahkan sudah dibenarkan oleh Kementerian ATR/BPN.
"Pembangunan IKN bakal menimbulkan daya rusak berlapis ke 53 kampung (di sekitar IKN). Pembukaan lahan bisa membuat kerusakan dan pencemaran yang seharusnya menopang kehidupan di sekitarnya," kata Rupang.
Juru kampanye hutan dan kebun WALHI, Uli Arta Siagian, menyebut pemerintah selama ini selalu menganggap bahwa hutan-hutan yang ada di Kalimantan merupakan tanah yang tidak bertuan.
Padahal, kata dia, di hutan tersebut ada masyarakat yang tinggal di sana.
"Pemerintah menegasikan lahan itu tanah tidak bertuan. WALHI mengungkapkan bahwa terjadi banyak tumpang tindih di lahan calon Ibu Kota ini," kata Uli. (*)
