 |
| Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (ist) |
LAMPUNGONLINE.CO.ID - Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 meninggal dunia karena kelelahan.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pemilu serentak dengan lima surat suara membuat beban kerja para petugas KPPS menjadi tidak rasional.
"Jadi ini membuktikan bahwa (pemilu) serentak lima surat suara itu tidak kompetibel dengan kapasitas dan kemampuan manusiawi orang-orang yang menyelenggarakannya, karena beban (kerjanya) menjadi tidak rasional dan sangat berlebihan di luar kapasitas dan kemampuan normal," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Sabtu (20/4/2019).
Titi menekankan, pemilu bukan hanya mampu diselenggarakan atau tidak, namun juga harus diselenggarakan dengan efektif dan profesional.
Menurut Titi, pada pemilu serentak kali ini, kuantitas para penyelenggara yang meninggal dalam tugas meningkat dibanding pemilu sebelumnya.
"Memang, di pemilu sebelunnya, khususnya pemilu legislatif juga dihadapi sejumlah penyelenggara yang sakit karena kelelahan dan atau juga ada yang meninggal dunia. Tetapi di pemilu serentak kali ini kuantitasnya meroket, dalam artian bertambah banyak, karena ada polisi (yang meninggal), 10 petugas di Jawa Barat, belum lagi ada di beberapa daerah lain," ujarnya, dilansir detikcom.
Titi menilai pada pemilu serentak kali ini sulit membuat para petugas KPPS bekerja dengan efektif dan optimal di TPS, karena beban kerja yang sangat besar.
Hal ini ditambah tekanan yang begitu besar dari publik.
"Makanya kalau kemudian dalam beberapa hal terjadi ketidaksengajaan, ketidakcermatan, ketidakakurasian dalam proses perhitungan suara, itu menjadi sangat manusiawi, karena beban yang mereka (dapat) bisa dikatakan hampir tidak masuk akal," tuturnya.
Perludem pun memberikan rekomendasi untuk pemilu serentak yang akan datang, tanpa harus kembali ke pola pemilu yang lama.
Titi mengusulkan pemilu yang akan datang dipisahkan antara pilpres, pileg DPR RI, dan DPD RI, dan DPRD.
"Yang kami usulkan itu jadi ada dua pemilu serentaknya itu, jadi pemilu serentak nasional memilih presiden, DPR dan DPD. Jadi isunya itu adalah isu-isu nasional karena kan yang dipilih itu adalah presiden, DPR, dan DPD. Menurut saya baik dari sisi beban pemilih, peserta, penyelenggara itu sangat rasional, sangat masuk akal," jelasnya.
"Nah terus dalam jarak 30 bulan atau dua setengah tahun diikuti dengan pemilu serentak daerah, ini untuk memilih kepala daerah dan DPRD. Ini juga sekaligus untuk mengakhiri diskursus soal pilkada itu langsung atau tidak langsung, dan juga membuat isu lokal itu betul-betul menjadi perhatian ketika proses pilkada," tambah Titi.
Perludem juga merekomendasikan ke depan agar proses rekapitulasi pemilu sudah menerapkan rekapitulasi elektronik.
Beban petugas KPPS dalam mengisi rekapitulasi secara manual juga memberatkan petugas.
"Terus terang, beban mengisi formulir memberatkan. Jadi beban tambahan yang sangat luar biasa, karena banyak sekali, formulir untuk saksi, formulir untuk pengawas, bayangkan pesertanya ada 16 berarti 16 salinan. Itu butuh waktu dan kerja keras. Jadi selain mengubah skema keserentakan pemilu juga diikuti dengan kita mulai harus mempertimbangkan, memberlakukan rekapitulasi suara secara elektronik," imbuhnya.
Titi juga mengungkapkan jika pada pemilu kali ini para petugas KPPS tidak didukung oleh daya dukung yang memadai dan berimbang.
"Dari sisi jaminan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan mereka nggak dapat. Padahal apa yang mereka lakukan itu sangat beresiko," ujarnya. (*)