 |
| (foto: istimewa) |
METRO – Dalam proses penyusunan raperda telah mempertimbangkan berbagai hal, dari beban kerja dan tanggungjawab DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah, dinamika ekonomi sosial dan arah pembangunan, kemampuan keuangan daerah.
Yang terpenting, keseimbangan antara eksekutif dan legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
“Dengan adanya perda ini, yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai upaya dari DPRD untuk meningkatan kinerja dari seluruh anggota dewan untuk lebih meningkatkan fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kinerja sebagai wakil rakyat,” kata Walikota Metro, Lampung, Achmad Pairin.
Hal itu diungkapkannya saat DPRD Kota Metro, menggelar Sidang Paripurna, dengan agenda Penetapan Raperda Inisiatif DPRD tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro, Senin (24/7/2017).
Hadir Wakil Walikota Metro, Fokorpimda Kota Metro, Sekda Kota Metro, Staf Ahli dan Asisten Sekda Kota Metro, Kepala Satker di Lingkungan Pemkot Metro, Camat dan Lurah.
Ucapan terimakasih disampaikan oleh walikota Metro, Achmad Pairin, atas inisiatif dan kerjasamanya dalam pembahasan perda tersebut khususnya kepada Panitia Khusus II dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan rapat-rapat dan kajian pembahasan perda ini secara intensif.
Pairin mengingatkan, bahwasanya masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama agar Raperda tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
“Mari terus lanjutkan tugas dan tanggung jawab kita sehingga pelaksanaan perda ini dapat berjalan taat aturan dan taat azas dan dengan semangat kebersamaan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Metro yang kita cintai,” imbau walikota. (rif)
