 |
| (foto: tribunlampung) |
BANDAR LAMPUNG - Herman HN yang kini menjabat Wali Kota Bandar Lampung mengaku sempat dicurangi, terkait rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung 2014 lalu.
"Saat Pilgub 2014, saya sebenarnya sudah dapat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Tapi, karena situasi politik, saya dicurangi. Rekomendasi untuk saya dibelokkan. Baru saat pencalonan kembali (periode kedua sebagai petahana) Pilkada Bandar Lampung 2015, saya dapat rekomendasi lagi dari PDI Perjuangan," jelasnya, saat mengambil berkas pendaftaran bakal calon gubernur di PDIP Lampung.
Herman HN datang langsung tanpa perwakilan ke kantor DPD PDI Perjuangan, Rabu (24/5/2017). Herman datang bersama dua liaison officer (penghubung) saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2014, Aryanto dan Rakhmad Husein.
Ketua Tim Penjaringan Watoni Nurdin menyambut kedatangan mereka.
Untuk pencalonan keduanya kali ini, Pilgub 2018, Herman optimistis meraih rekomendasi dan restu dari PDI Perjuangan. Ia mendasarkannya pada rekomendasi saat Pilgub 2014.
Herman pun memastikan segera melengkapi persyaratan.
"Persyaratan segera dipenuhi. Soal persiapan dana (pencalonan pilgub), ya ini lagi dicari-cari. Minta tolong keikhlasan kawan-kawan yang mau dukung, mau bantu," ujarnya.
Herman sempat menyampaikan penilaian terhadap PDI Perjuangan. Sebagai partai yang memiliki kursi penuh (17 kursi) untuk mengusung pasangan calon, menurut dia, PDI Perjuangan semestinya bisa mengusung kadernya.
"Mudah mudahan Ibu Mega (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri) dan Mas Hasto (Sekretaris Jenderal DPP Hasto Kristiyanto) merestui saya maju melalui PDI Perjuangan. PDI Perjuangan harus kuat, harus maju dengan kebersamaan, mengusung kader internalnya," kata ketua Satuan Tugas Cakrabuana PDI Perjuangan Lampung ini.
Mengenai balon wakil gubernur, Herman mengaku masih mencari sosok yang cocok.
"Lagi dicari-cari juga. Visi misi akan dibuat yang bagus, yang nyata. Jangan buat mimpi atau bohong untuk rakyat. Visi yang berkomitmen, bagaimana rakyat bisa sejahtera," ujarnya.
Bagi Herman, visi pembangunan sebagai kepala daerah bukan lagi sekadar mimpi. Ia menyatakan telah mewujudkannya di Bandar Lampung selaku wali kota.
"Saya bukan bermimpi. Saya sudah lakukan secara riil di Bandar Lampung," katanya.
"PDI Perjuangan harus nomor satu, mengusung calon gubernur. Bersatu padu membangun Lampung, jangan saling sikut dan menjelekkan kawan sendiri," sambung Herman lagi.
Mengenai kehadiran dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Bali, Herman mengaku dalam rangka liburan.
"Soal rakernas, saya memang ke sana (Bali). Tapi, saya tidak ketemu siapa-siapa. Soal ada lobi-lobian, nah itu urusan saya. Saya ke Bali, tapi bukan ke rakernas. Ke sana jalan-jalan," ujarnya.
Watoni Nurdin menyatakan, pihaknya masih membuka pendaftaran balon gubernur dan wakil gubernur sampai Sabtu (27/5) ini. Setelah berkas pendaftaran masuk, pihaknya akan memeriksa kelengkapan berkas, lalu mengirim ke DPP.
"Tadi sudah kami terima, Pak Herman datang langsung ambil formulir pendaftaran. Ini menunjukkan keseriusan beliau. Walaupun dalam proses pengambilan bisa mewakilkan, tapi Pak Herman ambil sendiri. Artinya, beliau sungguh-sungguh," kata anggota DPRD Lampung ini.
Putra Menhut Ikut Daftar
Selain Herman HN, ada dua nama lain yang mengambil berkas pendaftaran sebagai balon gubernur di kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Rabu lalu.
Satu di antaranya adalah putra Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Ananda Tohpati.
Ananda mewakilkan pengambilan berkas kepada timnya, antara lain Gunawan Parikesit, Napoleon, dan lainnya. Gunawan selaku juru bicara Ananda, menyatakan Ananda sengaja mendaftar di PDI Perjuangan.
"Kami mengambil formulir pendaftaran untuk Ananda Tohpati sebagai balon gubernur Lampung. Kenapa di PDI Perjuangan? Karena kita sama-sama tahu, PDI Perjuangan adalah partai yang memiliki banyak massa dan nilai perjuangan yang tulus. Kami niatkan (Ananda) jadi calon gubernur lewat PDI Perjuangan," ujarnya.
Gunawan mengaku pihaknya telah mengumpulkan tiga juta fotokopi KTP sebagai dukungan seandainya Andes, sapaan akrab Ananda Tohpati, maju dari jalur perorangan.
"Belum banyak yang tahu bahwa Ananda adalah duta lingkungan, jauh sebelum ibunya jadi menteri. Dia bersinergi dengan kementerian agar kabut asap tidak ada lagi, berubah jadi udara segar. Di Balinuraga (Lampung Selatan) yang pernah terjadi konflik, dia dapat gelar Ksatria Putra Dalem Timutan," jelas mantan wartawan ini.
Satu nama lainnya yang mengambil berkas balon gubernur adalah M Arsyad Jaya. Ketua DPD Pos Perjuangan Rakyat Lampung ini tiba di kantor DPD sekitar pukul 14.30 WIB.
"Tanggung jawab moral saya sebagai putra daerah Lampung adalah membuat Lampung menjadi lebih baik. Maka itu, saya memiliki niatan maju pilgub," ujar Arsyad.
Toni Rachman, salah satu anggota tim pemenangan Arsyad, menyatakan pihaknya akan menggerakkan Pospera di 15 kabupaten/kota untuk pemenangan pilgub.
"Kami sebagai organisasi kemasyarakatan sudah terbentuk di 15 kabupaten/kota sampai ke kelurahan-kelurahan," katanya, seperti dilansir Tribunlampung.
Frans Agung Jajal Balon Wagub
Untuk posisi balon wakil gubernur, sosok yang mengambil berkas pendaftaran di kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Rabu (24/5), adalah anggota DPR RI asal Lampung Frans Agung Mula Putra.
Ia menyusul dua nama sebelumnya, Ketua DPRD Lampung Dedy Afrizal dan mantan Wakil Ketua DPRD Lampung Nurhasanah.
Terkait pendaftaran sebagai balon wakil gubernur, Frans mendasarkan pada Koalisi Indonesia Hebat, di mana partainya, Partai Hati Nurani Rakyat, ikut berkoalisi bareng PDI Perjuangan.
"Hanura hanya punya dua kursi (di DPRD Lampung). Kalau bergabung dengan PDI Perjuangan (17 kursi), jadi 19 kursi. Insya Allah walaupun hanya dua kursi, bisa menambah kekuatan," ujarnya.
Hanura, menurut Frans, terbuka dengan banyaknya kader yang berpotensi mencalonkan diri dalam pilgub.
"Ada Bung Andi Surya, ada Pak Mance (Abdurrahman Sarbini), silakan saja. Nanti DPP yang memutuskan," katanya.
Frans pun sempat menyampaikan harapan agar dalam Pilgub Lampung mendatang tidak muncul isu suku, agama, ras, dan antargolongan alias SARA.
"Saya minta jangan sampai ada isu SARA di Lampung. Karena Lampung tidak seperti itu. Lampung itu heterogen. Adat budaya Lampung bisa menerima semua," pungkasnya. (*)