 |
| Sujadi (berpeci) dan Fauzi (kanan). | foto: ist |
PRINGSEWU - Untuk mewujudkan pemilukada 2017 yang berkualitas, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Lampung di Pringsewu megirimkan surat kepada pihak sekretariat daerah dan Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten setempat, Kamis (1/12/2016).
Hal ini dimaksudkan karena JPPR Lampung di Pringsewu masih banyak menemukan aset daerah yang terpasang di baliho jalan. Sedangkan isinya adalah foto Sujadi yang mengatasnamakan bupati. Padahal nama yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai calon bupati.
Hal ini dimaksudkan karena JPPR Lampung di Pringsewu masih banyak menemukan aset daerah yang terpasang di baliho jalan. Sedangkan isinya adalah foto Sujadi yang mengatasnamakan bupati. Padahal nama yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai calon bupati.
“Kami sangat menyayangkan aset daerah yang masih bertebaran di reklame dan billboard, dan itu masih memasang foto calon yang telah ditetapkan KPU,” ujar Koordinator JPPR Pringsewu, Idip Winarko, dalam rilisnya kepada Lampung Online.
Kemudian, lanjut dia, selain foto Sujadi yang masih terpasang sebagai kepala daerah, foto calon wakil bupati nomor urut dua itu pun, Fauzi, masih terpampang, dengan mengatasnamakan kepala dinas pendapatan.
“Sudah kita rekomendasikan agar dilepas posternya, karena masa jabatan sudah selesai dan sudah masuk jadwal kampanye,” tegas Idip, yang juga ketua umum aktif IMM Pringsewu.
Dari temuan relawan JPPR, masih banyak aset disdik berupa poster dan spanduk yang bergambar Bupati Sujadi dan Wakil Bupati Handitya Narapati di sekolah-sekolah.
Kemudian, lanjut dia, selain foto Sujadi yang masih terpasang sebagai kepala daerah, foto calon wakil bupati nomor urut dua itu pun, Fauzi, masih terpampang, dengan mengatasnamakan kepala dinas pendapatan.
“Sudah kita rekomendasikan agar dilepas posternya, karena masa jabatan sudah selesai dan sudah masuk jadwal kampanye,” tegas Idip, yang juga ketua umum aktif IMM Pringsewu.
Dari temuan relawan JPPR, masih banyak aset disdik berupa poster dan spanduk yang bergambar Bupati Sujadi dan Wakil Bupati Handitya Narapati di sekolah-sekolah.
"JPPR merekomendasikan kepada Setda melalui Humas Protokoler dan Dinas Pendidikan untuk segera dilepas, dengan nomor surat 30/SR/JPPR/VI/2016 dan 31/SR/JPPR/VI/2016," jelas Idip. (rls/rsl)
