 |
| Gubernur Lampung Ridho Ficardo (kiri) dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri. (foto: humas pemprov lampung) |
LAMPUNG ONLINE - Pemerintah dinilai tidak serius untuk mengembangkan daerah terpencil khususnya kawasan Pulau Sumatera.
Hal itu terbukti dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu, dimana provinsi Lampung mengalami peningkatan kemiskinan.
Menurut Sekretaris Jenderal Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya, Adi Santana, ketidakseriusan pemerintah daerah dan juga pusat tersebut sudah berlangsung sejak dulu dan bahkan sampai dengan saat ini.
Menurut Sekretaris Jenderal Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya, Adi Santana, ketidakseriusan pemerintah daerah dan juga pusat tersebut sudah berlangsung sejak dulu dan bahkan sampai dengan saat ini.
Sehingga, pemerintah sendiri dinilainya mempunyai peran dalam peningkatan angka kemiskinan di provinsi Lampung.
"Ini justru dari pemerintah tidak miliki strategi yang baik untuk menanggulangi kemiskinan. Lampung ini seperti piala bergilir saja dengan daerah miskin yang ada di daerah Sumatera. Apa peran pemerintah di situ sebenarnya sangat tidak jelas," kata Adi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/8/2016).
Angka kemiskinan Lampung dari penghitungan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016 mencapai 14,29 persen atau mengalami kenaikan 0,76 poin dibandingkan kondisi semester sebelumnya.
Dibandingkan kondisi semester sebelumnya (September 2015) angka kemiskinan Lampung mengalami kenaikan 0,76 poin, dari 13,53 persen.
"Kalau ada pekerjaan membunuh, mereka akan kerjakan, kalau itu memang pilihan yang ada untuk menghidupi anak-istri, ini kan sangat miris," tegasnya, seperti dilansir Tribunnews.
Padahal, lanjut Adi, daerah Lampung merupakan daerah yang strategis dan merupakan menjadi basis pertanian.
Namun sangat disayangkan ketika penambahan infrastruktur yang dilakukan pemerintah justru tetap tidak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Dana desa sendiri yang diharapkan jadi penolong tidak bisa digunakan secara maksimal karena minimnya sosialisasi dan pemahaman pengelolaan dana tersebut," ujarnya. (*)
"Ini justru dari pemerintah tidak miliki strategi yang baik untuk menanggulangi kemiskinan. Lampung ini seperti piala bergilir saja dengan daerah miskin yang ada di daerah Sumatera. Apa peran pemerintah di situ sebenarnya sangat tidak jelas," kata Adi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/8/2016).
Angka kemiskinan Lampung dari penghitungan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016 mencapai 14,29 persen atau mengalami kenaikan 0,76 poin dibandingkan kondisi semester sebelumnya.
Dibandingkan kondisi semester sebelumnya (September 2015) angka kemiskinan Lampung mengalami kenaikan 0,76 poin, dari 13,53 persen.
"Kalau ada pekerjaan membunuh, mereka akan kerjakan, kalau itu memang pilihan yang ada untuk menghidupi anak-istri, ini kan sangat miris," tegasnya, seperti dilansir Tribunnews.
Padahal, lanjut Adi, daerah Lampung merupakan daerah yang strategis dan merupakan menjadi basis pertanian.
Namun sangat disayangkan ketika penambahan infrastruktur yang dilakukan pemerintah justru tetap tidak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Dana desa sendiri yang diharapkan jadi penolong tidak bisa digunakan secara maksimal karena minimnya sosialisasi dan pemahaman pengelolaan dana tersebut," ujarnya. (*)