 |
| Kantor Pemkot Bandar Lampung (ist) |
BANDAR LAMPUNG - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Trisno Andreas membantah jika Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memiliki banyak utang pada pihak lain.
Menurut Trisno, Pemkot hanya memiliki satu utang yang masih belum dibayar, tetapi sudah melakukan pencicilan, dan tahun ini akan lunas.
"Kalau sekarang tersisa satu lagi utang terhadap rekanan, tapi saya lupa berapa jumlahnya karena data lengkap ada di kantor," ujar Trisno, Jumat (29/4/2016).
Persoalan utang terhadap sejumlah guru honorer, menurut Trisno, telah selesai dibayar. "Kan sudah selesai. Kalau untuk saat ini ya belum dibayar kan belum waktunya pembayaran," kata dia.
Menurut, Trisno, Pemkot Bandar Lampung belum dapat meminjam dana segar dari pihak mana pun, dikarenakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk selesai di bulan Oktober mendatang.
"Saya rasa kalau untuk meminjam sulit saat ini, karena perlu ada revisi, sementara APBD induk akan selesai pada Oktober," ujar dia.
Untuk menghindari tidak terjadi defisit kembali, pemkot harus mengambil langkah dengan cara menghemat anggaran yang ada, dan mengurangi kegiatan.
"Ya harus berhemat dengan mengurangi kegitan yang ada sebelumnya," kata Trisno.
Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tirta, mencatat pembangunan jalan yang akan dilakukan 2016 berjumlah 168 jalan termasuk kelurahan dan kecamatan. Tapi untuk anggaran yang akan digunakan dia enggan meyebutkanya.
"Yang jelas kita utamakan yang proritas dulu, persoalan anggarang nggak ada kan di tahun lalu kalau sekrang ya sudah ada lah," ujar dia.
Gagal Utang
Di tahun 2016 ini, Pemkot Bandar Lampung memangkas dana alokasi khusus (DAK) hingga 10 persen atau Rp96 miliar.
Upaya berutang kepada Bank Jawa Barat (BJB) pun kandas karena terbentur aturan. Sebagai gantinya, mau tidak mau satker harus bekerja keras mencari uang untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Nominal utang yang diajukan di bawah enam persen dari total APBD Bandar Lampung tahun lalu yang mencapai Rp2,2 triliun," jelas Trisno Andreas, Selasa (26/4/2016).
Pemkot mengajukan pinjaman karena keuangan anjlok karena pemangkasan DAK. Akibatnya, sejumlah satker seperti Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Pertanian tak mendapat alokasi dana maksimal.
Kepala Disdik Suhendar Zubair yang dikonfirmasi mengaku siap menuruti aturan.
“Kita optimalkan yang ada. Soal RKB (ruang kelas baru) dan rehab tiap tahun biasanya ada. Tapi kalau tahun ini tidak bisa memaksakan karena menyesuaikan keuangan,” tutupnya. (dbs)
