![]() |
| Agus Rahardjo (ist) |
LAMPUNG ONLINE -
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo berpendapat,
peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelayanan publik
tidak akan terwujud bila PNS masih mendapatkan gaji yang di bawah
standar.
"Tidak
mungkin membiarkan birokrat kita gajinya kurang, reformasi birokrasi
harus diperbaiki," kata Agus usai memimpin Upacara Peringatan Hari
Kebangkitan Nasional di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat
(20/5/2016).
Menurut
dia, peningkatan kesejahteraan PNS merupakan bagian dari reformasi
birokrasi yang perlu dibenahi. Selain untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik, urusan kesejahteraan juga dianggap sebagai salah satu
cara menghindarkan diri dari praktik korupsi.
Agus
pun menyatakan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap tanggal 20
Mei harus menjadi momentum kebangkitan dalam pemberantasan korupsi di
Indonesia.
"Kita harus bangkit, memperbaiki diri dari korupsi," kata dia.
Agus berharap personel yang bekerja di bawah kepemimpinannya dapat menjadi contoh kebangkitan nasional dan memperbaiki diri dari korupsi. Pegawai di KPK, kata dia, harus berada di barisan terdepan dalam reformasi birokrasi dengan mengutamakan pelayanan publik.
Agus berharap personel yang bekerja di bawah kepemimpinannya dapat menjadi contoh kebangkitan nasional dan memperbaiki diri dari korupsi. Pegawai di KPK, kata dia, harus berada di barisan terdepan dalam reformasi birokrasi dengan mengutamakan pelayanan publik.
"(Pegawai
KPK) harus (jadi contoh) karena pegawai KPK paling tidak sudah menerima
gaji yang lebih tinggi dibanding birokrasi lain," kata mantan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu, seperti dilansir
CNNIndonesia.
Selain
itu, Agus juga mengungkapkan single identity number dapat berperan
besar dalam pemberantasan korupsi. Menurut dia, dengan mengintegrasikan
data-data warga negara, tidak ada lagi warga negara yang memanipulasi
data keimigrasian, perpajakan dan lainnya.
"Saya
dalam beberapa kali kesempatan dengan presiden mengatakan tolong
reformasi birokrasi kita diperbaiki tolong kita punya single identity
number," tutur Agus. (*)
