 |
| M. Ridho Ficardo |
LAMPUNG – Hanya berselang satu bulan, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sudah kembali me-rolling pejabat. Sebanyak 378 pejabat dirombak. Eselon II lima orang, eselon III 168 orang, dan eselon IV 205 orang. Rolling digelar di tennis indoor pemprov kemarin.
Rolling digelar berdasarkan SK Gubernur Lampung untuk eselon II No. 821.21/4535/II.10/2014; eselon III No. 821.22/4536/II.10/2014; dan eselon IV No.821.23/4537/II.10.
Pejabat eselon II di antaranya muncul nama Irwan Sihar Marpaung yang sebelumnya menjabat Danrem 043/Gatam. Menariknya, Irwan yang menjadi Danrem semasa pilgub 9 April lalu didapuk menjadi staf ahli bidang pemerintahan, menggantian Fiter Syahboedin yang kini non-job.
Lalu, ada nama Taufik Hidayat yang sebelumnya staf ahli bidang pembangunan menjabat sebagai kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah menggantikan Ali Rahman yang mutasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).
Lalu, Zaini Nurman yang sebelumnya menjabat kepala Bandiklat menjadi staf ahli bidang pembangunan menggantikan Taufik Hidayat. Adriyana Umar yang sebelumnya menjabat sebagai Kabiro Sosial, menjabat sebagai Kepala Bandiklatda. Sedangkan Wan Ruslan Abdul Ghani yang sebelumnya Karo Keuangan menjadi Kabiro Sosial Setda. Sedangkan jabatan Karo Keuangan lowong.
Gubernur M. Ridho mengatakan roling ini sebagai hadiah tahun baru kepada pejabat yang sudah dianggap pantas untuk menjabat sebagai posisi tertentu di struktur pemprov.
“Ini kado tahun baru bagi pejabat yang sudah dianggap pantas menduduki jabatan di pemprov. Sudah biasa terjadi namanya roling di dalam suatu pemerintahan. Sebagai penyegaran karena ada pejabat yang memang tidak sesuai dengan tempatnya,” kata dia, kemarin.
Ridho melanjutkan, sudah dilakukan evaluasi dan melakukan pendekatan terhadap para pejabat terbaru ini. Dia berharap dengan diadakannya roling ini, dapat semakin memicu kinerja dalam mencapai capaian tujuanpembangunan.
Terpisah, Kadis Kominfo Crhisna Putra mengatakan, terkait jabatan Karo Keuangan yang lowong, tak perlu dikhawatirkan. Sebab, hari ini (23/12) dipastikan akan dijabat Plt. “Besok (hari ini, Red) ada Plt.-nya. Jadi nggak usah khawatir tak akan mengganggu keuangan pemprov,” terangnya seraya mengaku tak tahu siapa yang akan menjadi Plt. Karo Keuangan.
Pengamat Kebijakan Publik Dedi Hermawan bersuara keras terhadap langkah rolling yang dilakukan Ridho. Menurut dia, suatu pemerintahan yang sering sekali melakukan roling pejabat bisa dianggap memiliki kekacauan di dalam reformasi birokrasi.
"Kalau saya lihat, ini tidak jelas arahnya karena (rolling) dilakukan dengan jarak yang cukup rapat," katanya, seperti dilansir radarlampung.co.id.
Menurutnya, hal ini bisa menggganggu tujuan maupun kinerja yang dilakukan oleh setiap satuan kerja. Dimana akan butuh lagi penyesuaian mengisi jabatan baru tersebut.
"Terlebih eselon II selevel kepala dinas. Ini kan merupakan pemimpin di dalam satker, memahami permasalahan kan butuh penyesuaian. Ditambah lagi, target program kerja itu dilaksanakan dalam satu tahun. Bagaimana program tersebut bisa maksimal jika memang di perjalanan satker ingin mencapai suatu capaian pembangunan selalu ada rolling. Kalau menurut saya ini sangat tidak efektif," jelasnya. (*)
Gubernur M. Ridho mengatakan roling ini sebagai hadiah tahun baru kepada pejabat yang sudah dianggap pantas untuk menjabat sebagai posisi tertentu di struktur pemprov.
“Ini kado tahun baru bagi pejabat yang sudah dianggap pantas menduduki jabatan di pemprov. Sudah biasa terjadi namanya roling di dalam suatu pemerintahan. Sebagai penyegaran karena ada pejabat yang memang tidak sesuai dengan tempatnya,” kata dia, kemarin.
Ridho melanjutkan, sudah dilakukan evaluasi dan melakukan pendekatan terhadap para pejabat terbaru ini. Dia berharap dengan diadakannya roling ini, dapat semakin memicu kinerja dalam mencapai capaian tujuanpembangunan.
Terpisah, Kadis Kominfo Crhisna Putra mengatakan, terkait jabatan Karo Keuangan yang lowong, tak perlu dikhawatirkan. Sebab, hari ini (23/12) dipastikan akan dijabat Plt. “Besok (hari ini, Red) ada Plt.-nya. Jadi nggak usah khawatir tak akan mengganggu keuangan pemprov,” terangnya seraya mengaku tak tahu siapa yang akan menjadi Plt. Karo Keuangan.
Pengamat Kebijakan Publik Dedi Hermawan bersuara keras terhadap langkah rolling yang dilakukan Ridho. Menurut dia, suatu pemerintahan yang sering sekali melakukan roling pejabat bisa dianggap memiliki kekacauan di dalam reformasi birokrasi.
"Kalau saya lihat, ini tidak jelas arahnya karena (rolling) dilakukan dengan jarak yang cukup rapat," katanya, seperti dilansir radarlampung.co.id.
Menurutnya, hal ini bisa menggganggu tujuan maupun kinerja yang dilakukan oleh setiap satuan kerja. Dimana akan butuh lagi penyesuaian mengisi jabatan baru tersebut.
"Terlebih eselon II selevel kepala dinas. Ini kan merupakan pemimpin di dalam satker, memahami permasalahan kan butuh penyesuaian. Ditambah lagi, target program kerja itu dilaksanakan dalam satu tahun. Bagaimana program tersebut bisa maksimal jika memang di perjalanan satker ingin mencapai suatu capaian pembangunan selalu ada rolling. Kalau menurut saya ini sangat tidak efektif," jelasnya. (*)