BANDAR LAMPUNG - Jelang penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Bandar Lampung, berembus isu mengenai posisi pimpinan komisi atau badan telah mencapai kata mufakat, yakni beberapa fraksi mendapat jatah pimpinan komisi dan badan, minus partai Golkar.
Konspirasi fraksi pun mengancam Golkar tidak akan dapat jatah kursi, dimana lobi-lobi politik guna menempatkan anggota fraksi sebagai pimpinan komisi maupun ketua badan di alat kelengkapan dewan (AKD) terus gencar dilakukan masing-masing fraksi di DPRD Bandar Lampung.
Usaha tersebut dilakukan lantaran seusai pelantikan ketua dan wakil ketua definiitif pekan depan, pembasahan AKD segera dilakukan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Imam Santoso menepis isu yang berembus bakal tidak terakomodirnya Fraksi Golkar dalam unsur pimpinan AKD. Imam mengaku saat ini masih menjalin komunikasi dengan sejumlah partai terkait pimpinan AKD.
“Masalah pimpinan di AKD masih kita komunikasikan dengan fraksi-fraksi meski belum secara formal, karena pembahasannya nanti setelah pelantikan ketua dan wakil ketua definitif,” ungkap Imam yang juga ketua Bappilu partai Gerindra itu.
Mengenai unsur pimpinan, Imam menjelaskan jika Fraksi Gerindra tetap mengedepankan musyawarah mufakat, meskipun dia tidak menampik jika fraksinya pun mengincar salah satu unsur pimpinan dalam AKD.
“Khusus Fraksi Gerindra tentu saja ada harapan untuk dapat menempatkan anggota kami sebagai unsur pimpinan dalam AKD. Dimana-mana harapan itu pasti setinggi-tingginya,” tandasnya.
Sementara, Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi membantah jika telah ada kata sepakat dalam membahas unsur pimpinan komisi dan badan. Dia mengakui hingga saat ini pihaknya belum menjalin komunikasi, dengan semua fraksi yang ada di DPRD dalam hal pembahasan terkait pimpinan dalam AKD.
“Belum ada komunikasi dengan fraksi-fraksi, tetap musyawarah dulu. Unsur pimpinan di AKD itu hanya enam, empat untuk pimpinan komisi dan sisanya untuk ketua badan. Unsur pimpinan bukan hanya ketua, masak semua mau jadi ketua,” paparnya.
Mengenai isu yang berkembang, soal tidak terakomodirnya partai Golkar dalam unsur pimpinan AKD, Wiyadi menilai jika semua fraksi mempunyai hak yang sama dalam menempatkan kadernya sebagai unsur pimpinan di AKD. Namun hal itu harus tetap dalam koridor dan mekanisme yang berlaku.
“Komunikasi dengan Golkar baik, tidak ada bahasa ‘Golkar ditinggalkan’. Kalau Golkar ingin menempatkan kadernya sebagai unsur pimpinan di AKD, tinggal disampaikan saja dalam rapat fraksi nanti,” ucapnya.
Sementara itu dari kubu partai Golkar, Ketua Fraksi Partai Golkar MW Heru Sembodo berharap nantinya dalam pembahasan unsur pimpinan dan ketua badan di DPRD, fraksinya dapat menempatkan kadernya menjadi salah satu unsur pimpinan di DPRD.
“Ya paling tidak proporsional dan profesional dalam pembahasan unsur pimpinan AKD atau pun ketua badan nanti,” pinta Heru.
Mengenai sejumlah fraksi yang telah menempatkan kadernya sebagai ketua dan wakil ketua DPRD, setidaknya menurut kakak kandung Dwie Aroem Hadiati ini, dapat legowo dan memberikan kesempatan kepada fraksi lain, yang tidak mendapatkan jatah kursi ketua dan wakil ketua DPRD.
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PKS Muchlas E Bastari, yang mengatakan unsur pimpinan dalam AKD tetap mengedepankan musyawarah mufakat. Mengenai kemungkinan tidak terakomodirnya Golkar dalam unsur pimpinan tersebut, Muchlas menampik jika fraksi yang ada di DPRD akan meninggalkan partai tersebut dalam menentukan unsur pimpinan.
“Tidak ada yang meninggalkan Golkar, lagipula unsur pimpinan dalam AKD bisa diganti setiap dua setengah tahun,” tegasnya, seperti dilansir Harian Pilar.
Diketahui, untuk pimpinan ketua komisi dan ketua badan dalam AKD, isu yang berkembang mengatakan sejumlah fraksi telah mencapai kata sepakat dalam lobi-lobi politik.
Namun sayangnya dalam kesepakatan unsur pimpinan itu tidak tidak satu pun ada wakil dari partai Golkar.
Kabar yang berkembang, untuk pimpinan Komisi I telah dimiliki Fraksi NasDem, ketua Komisi II Fraksi PDI-P, Komisi III Fraksi PKS dan Komisi IV Fraksi PAN. Sedangkan untuk ketua badan legislasi dan badan kehormatan, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat yang menempatkan kadernya. (*)
