JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menandatangani peraturan presiden (Perpres) soal proyek jalan tol Trans Sumatera, Kamis (18/9/2014). Proyek ini bisa mulai dibangun tiga pekan lagi.
"Saya umumkan bahwa Perpres jalan Tol Sumatera sudah ditandatangani Bapak Presiden hari ini," cetus Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam pesan singkatnya, Kamis.
Sekarang, Dahlan meminta direksi Hutama Karya (HK) untuk langsung bergerak cepat, sesuai dengan hasil rapat Dahlan dengan seluruh BUMN konstruksi Rabu sore lalu.
"Saya menilai HK sudah siap untuk memulai jalan Tol Sumatera tiga minggu lagi," kata Dahlan, seperti dilansir detik.com.
Selain Perpres tol Trans Sumatera, Dahlan juga mengatakan, peraturan pemerintah (PP) untuk pembentukan holding BUMN perkebunan sudah diteken Presiden SBY.
Pembentukan holding BUMN perkebunan sudah diperjuangkan sejak 12 tahun yang lalu. Selain holding BUMN perkebunan, Presiden SBY juga menandatangani Perpres pembentukan holding BUMN kehutanan.
Suntikan Modal
Sebelumnya, pemerintah tidak mengusulkan suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek Tol Trans Sumatera. Usulan ini seharusnya dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 karena proyek Tol Trans Sumatera akan segera groundbreaking.
Alasannya, Peraturan Presiden (Perpres) penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagai pelaksana proyek belum turun.
"Jadi, belum diusulkan di RAPBN 2015 karena Perpres belum terbit," kata Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa (16/9/2014) malam.
Meski tidak masuk di RAPBN 2015, Hadiyanto menyebut PMN bisa diusulkan kembali dalam APBN-Perubahan 2015. "Kalau Perpres terbit, kemungkinan dimasukkan ke APBN-P 2015. Nanti pemerintah baru yang mengajukan," tuturnya.
Pemerintah sebetulnya pernah mengusulkan suntikan dana untuk mendukung permodalan awal proyek Tol Trans Sumatera. Namun usulan PMN ditolak oleh Badan Anggaran DPR karena Perpres penugasan Hutama Karya juga belum keluar.
"Dalam APBN-P 2014 diusulkan Rp 2 triliun, tapi ditolak karena Perpres belum ada. Sekarang Perpres juga belum ada, masa diusulkan?" sebutnya.
Dukungan dana pemerintah ini akan diberikan untuk memulai pembangunan salah satu ruas. PMN rencananya dipakai untuk modal awal Hutama Karya mengembangkan ruas pertama yakni Palembang-Indralaya.
Alasannya, Peraturan Presiden (Perpres) penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagai pelaksana proyek belum turun.
"Jadi, belum diusulkan di RAPBN 2015 karena Perpres belum terbit," kata Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa (16/9/2014) malam.
Meski tidak masuk di RAPBN 2015, Hadiyanto menyebut PMN bisa diusulkan kembali dalam APBN-Perubahan 2015. "Kalau Perpres terbit, kemungkinan dimasukkan ke APBN-P 2015. Nanti pemerintah baru yang mengajukan," tuturnya.
Pemerintah sebetulnya pernah mengusulkan suntikan dana untuk mendukung permodalan awal proyek Tol Trans Sumatera. Namun usulan PMN ditolak oleh Badan Anggaran DPR karena Perpres penugasan Hutama Karya juga belum keluar.
"Dalam APBN-P 2014 diusulkan Rp 2 triliun, tapi ditolak karena Perpres belum ada. Sekarang Perpres juga belum ada, masa diusulkan?" sebutnya.
Dukungan dana pemerintah ini akan diberikan untuk memulai pembangunan salah satu ruas. PMN rencananya dipakai untuk modal awal Hutama Karya mengembangkan ruas pertama yakni Palembang-Indralaya.
Solusi Dahlan
Pemerintah memutuskan tidak mengusulkan suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendukung pembiayaan proyek Tol Trans Sumatera. Akibatnya PT Hutama Karya (Persero) selaku BUMN yang ditunjuk untuk membangun proyek ini harus mencari sumber pendanaan lain.
Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut pendanaan proyek strategis ini akan didukung oleh sinergi antar perusahaan pelat merah.
"Jadi PMN, pinjaman PIP (Pusat Investasi Pemerintah), juga tidak dapat. Akhirnya Tol Sumatera sepenuhnya jadi tanggung jawab BUMN untuk mendanai," kata Dahlan di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa malam.
Solusi lain yang diambil adalah Hutama Karya hanya menjadi kontraktor. Meskipun dalam naskah awal Peraturan Presiden (Perpres) menyebut Hutama Karya sebagai investor, kontraktor, hingga operator jalan tol.
"Tidak perlu jadi operator. Nanti yang saya pikirkan adalah begitu misalnya Palembang-Indralaya atau begitu seksi 1 hampir selesai, katakanlah 80%, ini bisa dijual kepada Jasa Marga atau kepada penawar tertinggi," jelasnya.
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) selaku BUMN operator jalan tol akan menjadi standy buyer alias calon pembeli ruas-ruas Tol Trans Sumatera yang dikerjakan oleh Hutama Karya. Dana hasil penjualan ruas tol akan dipakai lagi untuk membiayai dan membangun ruas berikutnya karena setidaknya ada 23 ruas di dalam proyek Tol Trans Sumatera. Tahap awal, Hutama Karya diminta membangun ruas tol Palembang-Indralaya.
"Itu untuk bangun seksi II, nanti begitu dijual lagi. Begitu kira-kira. Seperti di Tiongkok, supaya pembangunan jalan tol ini bisa lebih cepat," papar Dahlan.
Tanpa terobosan tersebut, Hutama Karya akan terbebani secara keuangan. Pasalnya, sebelum seluruh ruas Tol Trans Sumatera dibangun, tidak layak secara bisnis. Begitu tol jadi, kondisi bisa berubah.
"Kalau tanpa pola itu, Hutama Karya pengembaliannya panjang. Dia nggak bisa membangun yang berikutnya (ruas tol lain di dalam proyek Tol Trans Sumatera)," ujar Dahlan. (*)
Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut pendanaan proyek strategis ini akan didukung oleh sinergi antar perusahaan pelat merah.
"Jadi PMN, pinjaman PIP (Pusat Investasi Pemerintah), juga tidak dapat. Akhirnya Tol Sumatera sepenuhnya jadi tanggung jawab BUMN untuk mendanai," kata Dahlan di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa malam.
Solusi lain yang diambil adalah Hutama Karya hanya menjadi kontraktor. Meskipun dalam naskah awal Peraturan Presiden (Perpres) menyebut Hutama Karya sebagai investor, kontraktor, hingga operator jalan tol.
"Tidak perlu jadi operator. Nanti yang saya pikirkan adalah begitu misalnya Palembang-Indralaya atau begitu seksi 1 hampir selesai, katakanlah 80%, ini bisa dijual kepada Jasa Marga atau kepada penawar tertinggi," jelasnya.
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) selaku BUMN operator jalan tol akan menjadi standy buyer alias calon pembeli ruas-ruas Tol Trans Sumatera yang dikerjakan oleh Hutama Karya. Dana hasil penjualan ruas tol akan dipakai lagi untuk membiayai dan membangun ruas berikutnya karena setidaknya ada 23 ruas di dalam proyek Tol Trans Sumatera. Tahap awal, Hutama Karya diminta membangun ruas tol Palembang-Indralaya.
"Itu untuk bangun seksi II, nanti begitu dijual lagi. Begitu kira-kira. Seperti di Tiongkok, supaya pembangunan jalan tol ini bisa lebih cepat," papar Dahlan.
Tanpa terobosan tersebut, Hutama Karya akan terbebani secara keuangan. Pasalnya, sebelum seluruh ruas Tol Trans Sumatera dibangun, tidak layak secara bisnis. Begitu tol jadi, kondisi bisa berubah.
"Kalau tanpa pola itu, Hutama Karya pengembaliannya panjang. Dia nggak bisa membangun yang berikutnya (ruas tol lain di dalam proyek Tol Trans Sumatera)," ujar Dahlan. (*)
