JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) penugasan untuk proyek Tol Trans Sumatera sudah ditandatangani Presiden SBY kemarin. Surat ini menugaskan kepada BUMN kontruksi yakni PT Hutama Karya (HK) untuk membangun Tol Trans Sumatera.
Meski menerima penugasan dari pemerintah, Hutama Karya tidak memperoleh suntikan modal pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) di 2014. Lantas bagaimana Hutama Karya membiayai proyek yang terdiri dari 23 ruas dan panjang 2.600 km tersebut?
Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Ary Widiyantoro mengatakan pihaknya telah mengalokasikan modal awal sebesar Rp 100 miliar untuk memulai pembangunan 2 ruas yakni Medan-Binjai (17 km) dan Pelembang-Indralaya (22 km).
Tahun depan perseroan juga akan manambahkan modal dari kas internal untuk proyek Trans Sumatera. Selain itu, Hutama Karya akan menggandeng BUMN lainnya untuk membantu permodalan dan percepatan konstruksi.
"Ada beberapa seperti PTPN, Semen Indonesia. Kalau BUMN karya seperti WIKA dan Waskita sudah datang ke kita tapi belum MoU," kata Ary, Jumat (19/9/2014).
Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan skema pembangunan dan pembiayaan Tol Trans Sumatera akan meniru konsep pembangunan tol di Tiongkok. Skema yang dipakai adalah bangun-jual yaitu ketika investor tol menyelesaikan tol maka boleh menjualnya ke pihak lain karena proyek ini tidak memperoleh dana talangan dari negara.
Dari penjualan tersebut, Hutama Karya sebagai investor dan kontraktor tol bisa mendapat dana segar untuk dipakai membiayai dan membangun ruas Tol Trans Sumatera lainnya.
"Pola pembangunan tol di Sumatera itu, yakni bangun dan jual. Hanya saja, jualnya jangan jauh-jauh ke BUMN juga. BUMN yang punya uang. Sebetulnya hal ini biasa terjadi di Tiongkok. Mengapa di Tiongkok jalan tol pembangunannya sangat cepat ya karena menggunakan pola bangun-jual," kata Dahlan, seperti dilansir detik.com.
Dengan skema bangun jual, Hutama Karya bisa menggandeng PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Jasa Marga bisa menjadi calon pembeli siaga (standby buyer) untuk membeli ruas tol Trans Sumatera yang sudah atau hampir jadi.
Sedangkan untuk proses konstruksi, Hutama Karya akan menggandeng BUMN jasa kontruksi lainnya, seperti: PT Wijaya Karya, PT PP, PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya. BUMN karya ini akan membantu membangun ruas-ruas tol yang ditugaskan kepada Hutama Karya. Hutama Karya bisa menugaskan atau meminta BUMN karya lain untuk mengerjakan salah satu ruas. Sistem pembayaran proyek bisa dilakukan setelah proyek jadi atau selesai dibangun. Model ini lazim dilakukan pada kerjasama konstruksi.
"Palembang-Indralaya (22 km) katakan lah dikerjakan oleh Waskita sehingga begitu jadi diserahkan ke HK. Dari mana HK membayar Waskita? HK akan cari pinjaman dan mencari pinjaman tidak sulit karena dilindungi pemerintah (ada Perpres)," jelasnya.
Melalui skema kerjasama dengan BUMN lainnya, Hutama Karya bisa memulai 2 ruas yakni Medan-Binjai dan Palembang Indralaya. Skema ini dilakukan hingga 23 ruas lainnya tuntas dikerjakan oleh BUMN.
"Kemudian, dalam satu minggu ini saya minta tanah PTPN II (ruas Tol Medan-Binjai) yang akan dilewati jalan tol sudah bisa diselesaikan sehingga pertengahan Oktober sudah bisa di groundbreaking dan langsung jalan," ujarnya. (*)
