JAKARTA - Ekonom mengkritik pendekatan Masterplan Percepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang terlalu fokus pada pembangunan di wilayah barat Tanah Air.
Pembahasan ini mengemuka bukti biasnya MP3EI, contohnya sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih aktif mendorong pengembangan segilintir proyek saja, misalnya Jembatan Selat Sunda (JSS).
Bahkan, jembatan yang menghubungkan Banten dan Lampung dan berpotensi menghabiskan triliunan rupiah ini sampai dibuatkan Peraturan Presiden (Perpres) Khusus. Pendekatan yang sama tidak dialami proyek-proyek lain, misalnya di koridor Indonesia Timur.
Ekonom Faisal Basri menuding JSS sejak awal kacau balau karena yang dipikirkan negara hanyalah perusahaan.
"MP3EI itu proyek gagal. Makanya yang didorong hanya korporasi, mereka disuruh menjalankan proyek-proyek itu. Tidak heran, yang jadi unggulan malah JSS," ujarnya di sela-sela diskusi Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA), di Jakarta, Rabu (2/7/2014).
Faisal heran dengan kondisi bentang alam di Tanah Air, mengapa pemerintahan SBY meyakini jembatan jadi solusi percepatan ekonomi nasional yang penting dibanding gagasan lainnya. Dia berharap pemerintahan baru melupakan program mercusuar ini.
"Dua pertiga alam kita adalah air, tidak perlu diaspal, tidak perlu dibebaskan lahannya. Ini malah mendorong JSS," cetusnya, seperti dilansr merdeka.com.
Ekonom Senior Emil Salim juga tegas menolak rencana pembangunan JSS. Dia menilai seandainyapun megaproyek ini dibangun dengan duit swasta 100 persen, dampak buruknya adalah ketimpangan yang makin menjadi-jadi.
Kecemburuan sosial warga di Maluku, Papua, atau Sulawesi terhadap infrastruktur di wilayah Barat Indonesia akan membesar. Alhasil, capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo disarankan tidak meneruskan JSS.
"Jangan hanya membangun JSS merugikan negara kesatuan. Dana segitu besar tersedot ke sebuah program kecil," kata Emil.
Awalnya, JSS kemungkinan besar akan digarap PT Graha Banten Lampung Sejahtera. Konsorsium ini gabungan swasta dan pemda, yang diinisiasi Konglomerat Tommy Winata.
Bulan lalu, Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan JSS terdepak dari 15 proyek infrastruktur unggulan yang akan dikebut menjelang akhir masa kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kelanjutan megaproyek ini diserahkan pada pemerintah baru. Tugas SBY sebelum lengser hanya akan membentuk tim teknis pembahas JSS, dipimpin Kementerian Pekerjaan Umum.
"Biarkan JSS untuk menteri yang baru. Tim teknis dibentuk tidak apa-apa, tapi kalau JSS ini didorong sebelum Oktober (2014-red), tidak akan terkejar," kata Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Dedy S. Priatna.