JAKARTA - Polemik mengenai pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sepertinya akan dibawa ke pemerintahan selanjutnya. Sebab, hingga saat ini usulan Perpres yang digarap oleh tim 7 tidak juga ada ujung pangkalnya.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengungkapkan bahwa hal yang paling penting adalah menunjuk Badan Pelaksana Pembangunan JSS yang akan menjadi salah satu jembatan terpanjang di dunia ini.
"Harusnya pemerintahan sekarang itu bisa, saya sudah kirim surat kepada Pak Menko Perekonomian agar ditunjuk dulu badan pelaksananya," katanya, Senin (12/5/2014).
Djoko menuturkan, dengan ditunjuknya badan pelaksana ini, kebijakan pembangunan Jembatan Selat Sunda bisa lebih terarah. "Sehingga, walaupun pemerintahan berganti, pengerjaan jembatan yang pengerjaannya membutuhkan ratusan triliun ini akan tetap berjalan," ujarnya, seperti dilansir viva.co.id.
Djoko menambahkan, setelah Presiden menunjuk badan pelaksana tersebut, mereka akan membuat term of references (TOR) seperti timeline pengerjaan dan panduan hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan studi kelayakan.
"Nanti yang mengerjakan studi kelayakan tetap pemrakarsa," kata dia.