LAMPUNG - Menjelang bergulirnya pesta demokrasi terbesar baik nasional maupun lokal, Pileg, Pilpres dan Pilgub Lampung 2014, Polda Lampung menggelar silaturahmi Kamtibmas.
Acara bertema 'Meningkatkan Sinergitas Kemitraan Kamtibmas Guna Menciptakan Situasi Kondusif Menghadapi Pemilu 2014'.
Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Acara silaturahmi berlangsung di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Rabu (5/3/2014) pagi.
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah dan anggota Forkopimda dengan tokoh masyarakat, agama dan tokoh adat se-Provinsi Lampung dalam upaya menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dalam menghadapi Pemilu 2014.
"Sebagaimana kita ketahui, jika tidak ada halangan pelaksanaan pemilu tahun ini akan dilaksanakan pada April 2014. Pelaksanaan pemilu tahun ini terasa begitu berat karena pilgub direncanakan akan dilaksanakan berbarengan pileg," ujar Oedin, sapaan akrab Sjachroedin ZP, seperti dilansir tribunlampung.co.id.
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah dan anggota Forkopimda dengan tokoh masyarakat, agama dan tokoh adat se-Provinsi Lampung dalam upaya menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dalam menghadapi Pemilu 2014.
"Sebagaimana kita ketahui, jika tidak ada halangan pelaksanaan pemilu tahun ini akan dilaksanakan pada April 2014. Pelaksanaan pemilu tahun ini terasa begitu berat karena pilgub direncanakan akan dilaksanakan berbarengan pileg," ujar Oedin, sapaan akrab Sjachroedin ZP, seperti dilansir tribunlampung.co.id.
Menurut dia, sebagian masyarakat beranggapan bahwa penggabungan antara pilgub dan pileg adalah hal yang mustahil dan terkesan dipaksakan karena akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti, pengadaan surat suara yang terlalu singkat, bentrok antar massa pendukung dan permasalahan teknis lainnya.
Saat ini, lanjut Oedin, masyarakat dihadapkan dengan krisis ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Ketidakpercayaan tersebut timbul karena lembaga penyelenggara pemilu dinilai tidak independen dan disinyalir gagal dalam menentukan tahapan penyelenggaraan pilgub.
"Sehingga kita mengenal istilah Pilgub Jilid I, Jilid II dan Jilid III. Padahal Pilgub merupakan kegiatan yang penting dalam menentukan masa depan Provinsi Lampung," kata Gubernur.
Saat ini, lanjut Oedin, masyarakat dihadapkan dengan krisis ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Ketidakpercayaan tersebut timbul karena lembaga penyelenggara pemilu dinilai tidak independen dan disinyalir gagal dalam menentukan tahapan penyelenggaraan pilgub.
"Sehingga kita mengenal istilah Pilgub Jilid I, Jilid II dan Jilid III. Padahal Pilgub merupakan kegiatan yang penting dalam menentukan masa depan Provinsi Lampung," kata Gubernur.