JAKARTA - Pekan lalu pemerintah sudah menunjuk konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) yang diinisiasi konglomerat Tomy Winata, untuk meneruskan study kelaikan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). PT GBLS akan dibantu oleh BUMN.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku siap melaksanakan study kelaikan maupun pembangunan JSS jika pemerintah menunjuk BUMN.
"Tinggal tunjuk saja, kalau sudah ditunjuk saya langsung kerjakan. Sudah perintah apa, mau bangun kita bangun, mau rencanakan akan kita rencanakan," ujar Dahlan di Pusdiklat Kemendagri, Jakarta, Jumat (7/3/2014).
Dahlan menyebutkan, pembangunan jembatan di atas laut yang menghubungkan Jawa dan Sumatera itu membutuhkan waktu 12 tahun. Dengan begitu, kata Dahlan, tidak ada kesulitan soal penyediaan anggaran sebesar Rp 150 triliun.
"Kan itu enggak butuh waktu satu tahun saja, kira-kira 12 tahun. Kalau Rp 150 triliun dibagi 12 tahun ya sekitar Rp 12 triliun-an, jadi bisa lah," ungkapnya, seperti dilansir merdeka.com.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, Kementerian Pekerjaan Umum bakal membentuk Badan Pelaksana. Karena proyek ini ditetapkan tak memakai APBN, maka perusahaan yang dimiliki Tomy selaku inisiator akan dibantu BUMN.
"JSS disepakati tetap berjalan. Nanti kita akan gunakan BUMN kita beserta inisiator. Dipersilakan mereka untuk membahas itu," ujar Hatta pekan lalu.
Dari segi pendanaan, Kementerian Keuangan sepakat hanya mengawasi proses studi kelaikan sampai groundbreaking. Kendati megaproyek ini tak menggunakan APBN, tapi statusnya sebagai infrastruktur strategis mewajibkan pemerintah memantau perkembangannya. "Artinya itu tetap tidak menggunakan APBN, tapi governance-nya kita benahi," kata Hatta.
Teknis untuk menyempurnakan kerja sama GBLS dan BUMN ini akan dibahas dalam rapat berikutnya. Ketua hariannya adalah Menteri PU Djoko Kirmanto.
Aspek teknis ini menyangkut skema pembiayaan, rancangan konstruksi, dan pembagian tugas antara inisiator swasta dan perusahaan pelat merah yang ditunjuk membantu JSS.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berambisi mempercepat pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Untuk mempercepat realisasinya, pemerintah menargetkan feasibility study atau uji kelaikan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa itu rampung tahun ini.
"Feasibility study dimulai ditargetkan itu fisik desain tahun ini. Ya kita lakukan optimalisasi desain lalu bangun. Coba manfaatkan teknologi yang kita punya nanti," ucap Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/3/2014).
Hermanto percaya diri, setelah FS tuntas, proyek pembangunan akan langsung ditender dan dibangun. Penyelesaian pembangunan jembatan juga akan dipercepat hingga kurang dari 10 tahun.
Dia merasa tertantang lantaran Malaysia telah lebih dulu mempunyai jembatan atas laut yaitu Jembatan Penang II yang merupakan jembatan atas laut terpanjang se-Asia Tenggara. Panjangnya mencapai 23,5 Kilometer.
Seolah tak mau kalah dari Malaysia, Hermanto membangga-banggakan JSS yang panjangnya 30 Kilometer bakal mengalahkan jembatan di Malaysia.
Dahlan menyebutkan, pembangunan jembatan di atas laut yang menghubungkan Jawa dan Sumatera itu membutuhkan waktu 12 tahun. Dengan begitu, kata Dahlan, tidak ada kesulitan soal penyediaan anggaran sebesar Rp 150 triliun.
"Kan itu enggak butuh waktu satu tahun saja, kira-kira 12 tahun. Kalau Rp 150 triliun dibagi 12 tahun ya sekitar Rp 12 triliun-an, jadi bisa lah," ungkapnya, seperti dilansir merdeka.com.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, Kementerian Pekerjaan Umum bakal membentuk Badan Pelaksana. Karena proyek ini ditetapkan tak memakai APBN, maka perusahaan yang dimiliki Tomy selaku inisiator akan dibantu BUMN.
"JSS disepakati tetap berjalan. Nanti kita akan gunakan BUMN kita beserta inisiator. Dipersilakan mereka untuk membahas itu," ujar Hatta pekan lalu.
Dari segi pendanaan, Kementerian Keuangan sepakat hanya mengawasi proses studi kelaikan sampai groundbreaking. Kendati megaproyek ini tak menggunakan APBN, tapi statusnya sebagai infrastruktur strategis mewajibkan pemerintah memantau perkembangannya. "Artinya itu tetap tidak menggunakan APBN, tapi governance-nya kita benahi," kata Hatta.
Teknis untuk menyempurnakan kerja sama GBLS dan BUMN ini akan dibahas dalam rapat berikutnya. Ketua hariannya adalah Menteri PU Djoko Kirmanto.
Aspek teknis ini menyangkut skema pembiayaan, rancangan konstruksi, dan pembagian tugas antara inisiator swasta dan perusahaan pelat merah yang ditunjuk membantu JSS.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berambisi mempercepat pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Untuk mempercepat realisasinya, pemerintah menargetkan feasibility study atau uji kelaikan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa itu rampung tahun ini.
"Feasibility study dimulai ditargetkan itu fisik desain tahun ini. Ya kita lakukan optimalisasi desain lalu bangun. Coba manfaatkan teknologi yang kita punya nanti," ucap Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/3/2014).
Hermanto percaya diri, setelah FS tuntas, proyek pembangunan akan langsung ditender dan dibangun. Penyelesaian pembangunan jembatan juga akan dipercepat hingga kurang dari 10 tahun.
Dia merasa tertantang lantaran Malaysia telah lebih dulu mempunyai jembatan atas laut yaitu Jembatan Penang II yang merupakan jembatan atas laut terpanjang se-Asia Tenggara. Panjangnya mencapai 23,5 Kilometer.
Seolah tak mau kalah dari Malaysia, Hermanto membangga-banggakan JSS yang panjangnya 30 Kilometer bakal mengalahkan jembatan di Malaysia.
