 |
| Djohermansyah Djohan |
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera mengalokasikan anggaran pemilihan gubernur (pilgub), sehingga pesta demokrasi di daerah itu dapat digelar sebelum Pemilu 2014.
"Karena yang menentukan ketersediaan anggaran itu adalah gubernur dan DPRD, maka kami minta gubernur berkoordinasi dengan DPRD Lampung mengenai ketersediaan anggaran untuk Pilgub pada 2013," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan usai pertemuan dengan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. di Gedung Kemendagri Jakarta, Kamis (26/9/2013).
Kemendagri meminta Pemprov dan DPRD Lampung untuk mengupayakan agar pelaksanaan Pilgub Lampung pada 2013. Namun, katanya, jika anggaran dana tetap tidak memungkinkan dilakukan pada 2013 maka Kemendagri mendesak untuk segera dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 2014, yang di dalamnya memasukkan alokasi dana untuk pilkada.
"Sudah menjadi kesepakatan bahwa APBD Lampung sudah bisa diketok palu (disahkan, red) pada Oktober ini. Setelah itu, langkah-langkah persiapan untuk Pilgub Lampung sudah bisa dilakukan untuk 2014," katanya.
Sjachroedin mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan DPRD Lampung untuk menindaklanjuti hasil pertemuannya dengan Dirjen Otda Kemendagri.
"Segera akan kami bahas, kami mengupayakan sebisa mungkin untuk diselenggarakan pada 2013. Oleh karena itu, kami akan mencoba menentukan anggarannya," kata Oedin, sapaan akrab Gubernur Lampung Sjachroedin.
Terkait penyelenggaraan pilgub pada 2013, Sjachroedin mengaku kondisi keuangan pemda sedang defisit dan tidak memungkinkan dilakukan perubahan APBD.
"Kita melihat kenyataan saja sekarang sudah bulan September, untuk perubahan APBD sudah tidak ada waktu. Kemarin tidak diajukan revisi APBD (2013) karena ada kesepakatan," katanya.
Namun dia tidak bisa menjelaskan kesepakatan yang dimaksud tersebut, terkait tidak dilakukannya revisi APBD 2013 yang menyertakan alokasi anggaran untuk Pilgub 2013.
