CIKARANG - Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi, Jawa Barat, meminta kebijakan mobil murah yang diluncurkan pemerintah dipertimbangkan ulang perihal lokasi distribusinya.
"Tingkat kemacetan di Kabupaten Bekasi sudah sangat tinggi. Idealnya kebijakan mobil murah diterapkan untuk daerah yang lalu lintasnya belum sepadat kota besar, termasuk Bekasi," kata Kasat Lantas Polresta Bekasi Kompol Ojo Ruslani, di Cikarang, Selasa (24/9/2013).
Menurut dia, konsep kendaraan berkarbon rendah yang dibandrol mulai Rp70 juta per unit oleh produsen tersebut berpotensi memperparah kemacetan.
"Saat ini saja kemacetan sudah parah. Tidak hanya pada jam kerja, tapi juga saat kendaraan bertonase berat dari sejumlah kawasan industri bergerak mendistribusikan hasil produksinya," kata Ojo. Menurut dia, kebijakan memperbaiki sarana angkutan umum diyakni jauh lebih bermanfaat buat masyarakat ketimbang program mobil murah.
"Perlu disiapkan sarana angkutan umum yang bersih, nyaman, dan murah agar dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Bila konsep itu terealiasasi, maka dengan sendirinya masyarakat akan memilih untuk menggunakan sarana angkutan umum," katanya. Menurut dia, mobil murah lebih tepat didistribusikan ke sejumlah daerah di luar pulau Jawa.
"Apabila di kota besar yang pengguna kendaraannya sudah banyak, tingkat kemacetan akan bertambah, ujarnya. Namun demikian, sebagai aparatur negara dirinya siap melaksanakan apapun kebijakan pemerintah yang telah terlanjur dikeluarkan.
"Sebagai pelaksana, tentunya kami menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, karena keputusan yang diambil oleh pemerintah memiliki dasar dan melalui kajian-kajian," ujarnya.
