 |
| Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi (tengah) dan Ketua Umum HAKI Drajat Hoedayanto berbicara soal RUU Legislasi di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (24/9/2013). [Istimewa] |
JAKARTA - Proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) hingga saat ini masih menggantung.
Rencana pembangunan jembatan yang diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp 200 triliun itu, ternyata belum dibahas sama sekali dengan DPR RI.
Pemprov Banten pun sampai sekarang belum bisa memastikan kapan JSS itu dibangun. Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi dalam diskusi di DPR RI, Selasa (24/9/2013), menegaskan, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Jawa-Sumatera belum dibicarakan dengan DPR RI.
Ia pun mengusulkan, sebagai proyek besar, konstruksi, kontraktor, konsultan, dan anggaranya sebaiknya dibahas setelah revisi UU Konstruksi yang baru nanti disahkan tahun depan.
“Kalau soal Jembatan Selat Sunda (JSS) belum dibicarakan dengan DPR. Itu proyek besar perlu pembicaraan yang matang. Tapi, kalau proyek Hambalang sudah masuk ranah hukum dan harus dituntaskan. Hanya saja DPR tak bisa intervensi hukum Hambalang,” kata Mulyadi.
Sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Khosiah mengaku masih optimistis atas proyek ini. Menurutnya, solusi akan segera didapatkan pemerintah dan proyek yang akan menghubungkan Sumatera dan Jawa segera dimulai.
"JSS ini memang adalah program yang memang harus dilaksanakan karena sudah masuk dalam program nasional. Insya Allah ada solusi," ujar Atut di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (24/7/2013).
Terkait skema pembiayaan studi kelayakan (feasibility study/FS), menurutnya akan ditangani oleh pemrakarsa yang terdiri dari pemerintah daerah Banten, Lampung, investor swasta yaitu Artha Graha, serta perusahaan BUMN.
"Jadi FS ini akan dibiayai oleh pihak pemrakarsa dan kemungkinan akan dibiayai juga oleh BUMN juga mungkin ada porsi dari pemerintah," ujarnya.
Untuk porsi pembiayaan, Atut belum mau mengutarakan. Sebab, masih perlunya diadakan negosiasi dari pihak-pihak yang terkait. "Porsinya belum tapi sudah bagian perencanaan. Teknisnya nanti akan dibicarakan," pungkasnya.
sumber
Rencana pembangunan jembatan yang diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp 200 triliun itu, ternyata belum dibahas sama sekali dengan DPR RI.
Pemprov Banten pun sampai sekarang belum bisa memastikan kapan JSS itu dibangun. Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi dalam diskusi di DPR RI, Selasa (24/9/2013), menegaskan, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Jawa-Sumatera belum dibicarakan dengan DPR RI.
Ia pun mengusulkan, sebagai proyek besar, konstruksi, kontraktor, konsultan, dan anggaranya sebaiknya dibahas setelah revisi UU Konstruksi yang baru nanti disahkan tahun depan.
“Kalau soal Jembatan Selat Sunda (JSS) belum dibicarakan dengan DPR. Itu proyek besar perlu pembicaraan yang matang. Tapi, kalau proyek Hambalang sudah masuk ranah hukum dan harus dituntaskan. Hanya saja DPR tak bisa intervensi hukum Hambalang,” kata Mulyadi.
Sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Khosiah mengaku masih optimistis atas proyek ini. Menurutnya, solusi akan segera didapatkan pemerintah dan proyek yang akan menghubungkan Sumatera dan Jawa segera dimulai.
"JSS ini memang adalah program yang memang harus dilaksanakan karena sudah masuk dalam program nasional. Insya Allah ada solusi," ujar Atut di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (24/7/2013).
Terkait skema pembiayaan studi kelayakan (feasibility study/FS), menurutnya akan ditangani oleh pemrakarsa yang terdiri dari pemerintah daerah Banten, Lampung, investor swasta yaitu Artha Graha, serta perusahaan BUMN.
"Jadi FS ini akan dibiayai oleh pihak pemrakarsa dan kemungkinan akan dibiayai juga oleh BUMN juga mungkin ada porsi dari pemerintah," ujarnya.
Untuk porsi pembiayaan, Atut belum mau mengutarakan. Sebab, masih perlunya diadakan negosiasi dari pihak-pihak yang terkait. "Porsinya belum tapi sudah bagian perencanaan. Teknisnya nanti akan dibicarakan," pungkasnya.
sumber