LAMPUNG - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA 2013 yang telah ditetapkan sebesar Rp4,4 triliun, berpotensi mengalami defisit sebesar Rp 707 miliar, disebabkan adanya beberapa sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak maksimal dan dihapusnya sumber PAD dari penjualan aset tanah Way Dadi.
Dikatakan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ahmad Bastari, defisit tersebut disebabkan menurunnya sejumlah pendapatan daerah, yakni pembagian hasil pajak defisit Rp 31,3 miliar, tidak terealisasinya penjualan aset Way Dadi Rp 370 miliar, hasil pembagian bukan pajak defisit Rp 7,3 miliar, bayar hutang pemprov ke seluruhu kabupaten/kota Rp290 miliar, dan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 41,9 miliar.
"Itulah defisit riil yang kita alami. Belum lagi ditambah dana pilkada Rp 190 miliar dengan asumsi dua putaran. Kemudian dana pengamanan pilkada. Jadi jika ditambah-tambahkan, berpotensi defisit Rp 900 miliar lebih," jelas Ahmad Bastari pada rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Lampung dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Kamis (30/5/2013).
Menurut dia, guna mengatasi hal tersebut perlu dilakukan revisi APBD dan efesiensi anggaran. "Artinya, perlu dilakukan pemangkasan pos-pos anggaran. Kemudian untuk program kerja di SKPD yang dapat ditangguhkan, akan di-pending dan direalisasikan pada TA 2014," katanya.
Selaku koordinator PAD, sambung dia, Dinas Pendapatan harus memaksimalkan kinerja dan terus menggali sumber-sumber potensi PAD lainnya, agar potensi defisit tersebut dapat diminimalisir.
"Ini kan baru triwulan pertama. Dengan kerja maksimal diyakini defisit dapat ditanggulangi, bahkan bila berlu surplus. Terlebih sumber PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) dan pajak bagi hasil bahan bakar selalu over target setiap tahun," tandasnya.
Sementara, Plt. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Lizar Ansori justru membantah terjadinya potensi defisit tersebut. Menurutnya itu hanya rincian perkiraaan potensi pendapatan saja, tetapi masih dapat diatasi, mengingat masih banyaknya potensi sumber PAD yang dapat dimaksimalkan.
"Substansi hearing bukan membahas defisit, tapi mengevaluasi kinerja. Tapi diyakini defisit tersebut dapat diatasi, buktinya di triwulan pertama ini PAD sudah masuk 35 persen, di atas Rp 1 triliun," ujarnya. (ade/fik)
Dikatakan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ahmad Bastari, defisit tersebut disebabkan menurunnya sejumlah pendapatan daerah, yakni pembagian hasil pajak defisit Rp 31,3 miliar, tidak terealisasinya penjualan aset Way Dadi Rp 370 miliar, hasil pembagian bukan pajak defisit Rp 7,3 miliar, bayar hutang pemprov ke seluruhu kabupaten/kota Rp290 miliar, dan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 41,9 miliar.
"Itulah defisit riil yang kita alami. Belum lagi ditambah dana pilkada Rp 190 miliar dengan asumsi dua putaran. Kemudian dana pengamanan pilkada. Jadi jika ditambah-tambahkan, berpotensi defisit Rp 900 miliar lebih," jelas Ahmad Bastari pada rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Lampung dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Kamis (30/5/2013).
Menurut dia, guna mengatasi hal tersebut perlu dilakukan revisi APBD dan efesiensi anggaran. "Artinya, perlu dilakukan pemangkasan pos-pos anggaran. Kemudian untuk program kerja di SKPD yang dapat ditangguhkan, akan di-pending dan direalisasikan pada TA 2014," katanya.
Selaku koordinator PAD, sambung dia, Dinas Pendapatan harus memaksimalkan kinerja dan terus menggali sumber-sumber potensi PAD lainnya, agar potensi defisit tersebut dapat diminimalisir.
"Ini kan baru triwulan pertama. Dengan kerja maksimal diyakini defisit dapat ditanggulangi, bahkan bila berlu surplus. Terlebih sumber PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) dan pajak bagi hasil bahan bakar selalu over target setiap tahun," tandasnya.
Sementara, Plt. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Lizar Ansori justru membantah terjadinya potensi defisit tersebut. Menurutnya itu hanya rincian perkiraaan potensi pendapatan saja, tetapi masih dapat diatasi, mengingat masih banyaknya potensi sumber PAD yang dapat dimaksimalkan.
"Substansi hearing bukan membahas defisit, tapi mengevaluasi kinerja. Tapi diyakini defisit tersebut dapat diatasi, buktinya di triwulan pertama ini PAD sudah masuk 35 persen, di atas Rp 1 triliun," ujarnya. (ade/fik)
