Notification

×

Atasi Konflik Bratasena, KKP Diminta Turun Tangan

17 March 2013 | 15:51 WIB Last Updated 2016-07-31T12:04:11Z
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C.Sutardjo

LAMPUNG -
Aliansi Peduli Petambak Tulangbawang mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turun tangan menyelesaikan persoalan kemitraan antara para petambak dengan PT Central Pertiwi Bahari (CPB). Aliansi menilai KKP memiliki tanggungjawab untuk penyelesaian masalah di Bratasena.

Aliansi Peduli Petambak Tulangbawang ini terdiri dari beberapa organisasi yang ada di Jakarta. Yaitu KontraS, Urban Poor Consortium, LBH Jakarta, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Dompet Dhuafa, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Walhi, Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Perwakilan Aliansi Yogo Dani mengatakan, Kementrian Kelautan dan Perikanan harus mengambil alih penyelesaian konflik Petambak dengan perusahaan PT CPB.
 
"Pemerintah Pusat juga mesti memberikan bantuan pangan kepada petambak selama proses penyelesaian kemitraan petambak dengan perusahaan PT CPB," ujar Dani melalui rilis tertulis yang diterima, Minggu (17/3/2013).

Sementara, Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Lampung menyerukan kepada semua pihak yang terkait konflik Bratasena untuk menahan diri. Ketua DPD Repdem Lampung Grace Nugroho juga meminta, pihak manajemen untuk terbuka dan berdialog dengan semua pihak.

Grace menuturkan, Repdem mendukung mediasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang untuk menyelesaikan permasalahan di Bratasena. "Kami juga meminta semua pihak menghentikan provokasi yang bisa menimbulkan bentrokan," ujarnya, Minggu.

Repdem juga mendesak aparat kepolisian untuk menjaga area bentrokan. Penjagaan ini perlu dilakukan, agar tidak lagi terjadi bentrokan susulan antarpara petambak. "Repdem berharap tidak ada lagi bentrokan antarpetambak," ujar Grace.