 |
| Kondisi jalan di Rumbia, Lampung Tengah. (Foto: TikTok @miradesianalampung12 | TikTok @nughii94) |
BANDAR LAMPUNG - Provinsi Lampung mendapat sorotan lantaran infrastruktur jalan yang rusak dan tak kunjung diperbaiki, dalam sebulan terakhir.
Sorotan bermula dari kritikan yang diunggah Bima Yudho Saputro, pemilik akun TikTok @awbimaxreborn.
Setelah video kritik Bima viral, sejumlah warganet membagikan foto atau video jalanan di Provinsi Lampung yang rusak.
Setelah ramai kritikan soal jalan di Lampung yang rusak dan tidak segera diperbaiki, Presiden Jokowi akan melihat langsung kondisinya.
Jokowi rencananya akan berkunjung ke Lampung pada Rabu 3 Mei 2023, tetapi diundur menjadi Jum'at 5 Mei 2023.
Hal ini membuat pemerintah daerah sibuk memperbaiki jalan secara kilat, seperti di jalan Simpang Randu-Gaya Baru serta wilayah seputar Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.
Padahal, jalan lintas daerah tersebut dinilai bertahun-tahun rusak parah. Perbaikan jalan yang super kilat ini disebut-sebut mirip Bandung Bondowoso yang membangun candi dalam semalam.
Bohongi masyarakat
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai, kejar tayang perbaikan jalan di Lampung menurutnya sangat ironis.
Sebab hal tersebut baru dikebut saat akan dicek oleh Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu pihaknya menengarai pengawasan program infrastruktur di Lampung lemah dan tidak adanya penindakan.
"Pengawasan lemah, penindakan tidak ada, elitenya berjalan sendiri-sendiri, hanya membohongi masyarakat pada saat pilkada," ungkap Trubus, Kamis (4/5/2023).
Selain itu, proyek "kejar tayang" perbaikan jalan di Lampung ini menurutnya sama halnya dengan mempermalukan daerahnya sendiri.
Trubus mengatakan, kondisi tersebut seperti Presiden harus turun tangan menyelesaikan setiap masalah di daerah.
"Kalau misalnya semua harus Presiden turun tangan, justru mempermalukan daerah sendiri," kata Trubus, dilansir Kompas.com.
Menurutnya, infrastruktur jalan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah.
Buruknya jalan di Lampung yang banyak dilaporkan warga menunjukkan bahwa pemerintah setempat "melempem" dan enggan turun ke lapangan.
"Itu sudah diakui semua oleh masyarakat Lampung, yang menampik itu hanya elitenya, berarti elitenya tidak pernah ke bawah," jelas Trubus.
Menurut Trubus kebijakan yang dibuat secara mendadak dan tergesa-gesa seperti perbaikan jalan di Lampung karena akan disidak Jokowi tidak bisa dibenarkan,
Sebab menurutnya, kebijakan yang baik harus didasarkan pada program-program yang telah ditetapkan.
Atas dasar itu, Trubus menduga bahwa program-program pembangunan infrastruktur di Lampung tidak jalan.
Sebab Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan.
"Saya rasa itu harusnya cukup, karena setiap tahun naik. Kalau di Lampung bermasalah, berarti ada ketidaksesuaian antara program dengan pelaksanaan di lapangan," kata Trubus. (*)