 |
| Jalan rusak di Lampung (Foto: Istimewa) |
BANDAR LAMPUNG - Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, menilai kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung menjadi koreksi bagi pemerintah setempat.
"Ini menjadi satu tamparan yang cukup menyakitkan bagi kinerja Provinsi Lampung dalam hal pembangunan infrastruktur… Dengan cara seperti ini masyarakat [baru] bisa mendapatkan solusi," kata Dedy, dilansir Kompas.com, Sabtu (6/5/2023).
Bagi masyarakat, lanjut dia, kunjungan Presiden Jokowi merupakan "titik cerah" untuk perbaikan infrastruktur yang sudah bermasalah menahun.
"Bagi masyarakat Lampung ini sebagai keberkahan. Tapi ini juga jadi catatan bagi kepemimpinan berikutnya, tidak boleh setengah-setengah di dalam mengelola pembangunan," kata Dedy.
Secara luas, Dedy juga menilai kasus viral Lampung ini bisa menjadi pintu masuk bagi daerah lain untuk mengoreksi kinerja pemerintah dan evaluasi pembangunannya.
Musababnya, Lampung bukan satu-satunya provinsi yang memiliki persoalan dalam pembangunan seperti jalan berlubang.
"Kita ingin secara nasional ini dikelola secara terintegrasi dan komprehensif. Pemerintah nasional, provinsi, kabupaten harus berkolaborasi step by step memetakan jalan yang kondisinya rusak. Jadi jangan sampai daerah itu mikirin sendiri-sendiri," kata Dedy.
Berat di belanja pegawai
Provinsi Lampung tampak tidak main-main soal penggunaan APBD.
Awal tahun ini, Lampung mendapat penghargaan karena juara menjadi provinsi paling tinggi se-Indonesia yang menyerap APBD untuk tahun anggaran 2022.
Realisasi anggarannya mencapai 97.25%. Namun, sebagian besar anggaran ini atau 37% digunakan untuk belanja pegawai (Rp10,75 triliun).
Alokasinya untuk membayar gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur, pensiun, hingga kompensasi lainnya untuk pegawai negeri sipil (PNS).
Di sisi lain, pos anggaran untuk belanja modal yang meliputi pembelian tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung, jalan, irigasi, jembatan dan aset tatap lainnya hanya sekitar Rp4,28 triliun atau 14,75%.
Provinsi Lampung menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir setelah seorang warganya yang sekarang tinggal di Australia, Bima Yudho menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintah dan pembangunan infrastruktur.
Setelah kritik ini viral, Bima Yudho kemudian dipolisikan. Keluarganya pun ia sebut sempat mendapat intimidasi.
Tapi kemudian, polisi menghentikan kasusnya karena tidak memenuhi unsur pidana. (*)