 |
| Postingan mengenai percetakan undangan DPRD Lampung Rp 80 juta. (Dok TWITTER @PARTAISOCMED) |
BANDAR LAMPUNG - Unggahan foto LPSE Sekretariat DPRD Provinsi Lampung viral di media sosial, terkait undangan rapat paripurna yang dianggap warganet bernilai fantastis.
Foto berupa bidik layar itu diunggah akun Twitter @PartaiSocmed pada Rabu (22/3/2023).
Dalam foto itu terlihat anggaran pencetakan undangan rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan nilai Rp 80 juta.
“Ada aja ya caranya cari duit? Bikin undangan rapat untuk 85 anggota DPRD Lampung saja biayanya sampai 80 jeti!,” tulis akun @PartaiSocmed.
Tak pelak, unggahan ini menimbulkan reaksi beragam dari warganet. Sebagian besar warganet menilai anggaran itu tidak wajar.
Dari penelusuran di laman LPSE tersebut, terdapat satu file PDF berisi instruksi khusus terkait spesifikasi undangan itu.
Spesifikasi itu adalah undangan berukuran 220 milimeter (mm) x 170 mm, kartu dan amplop undangan dicetak berwarna, berlogo DPRD Provinsi Lampung, dan berbahan kingstruk atau art paper ukuran 210 gram.
Saat dikonfirmasi, Kabag Umum Sekretriat DPRD Provinsi Lampung Ainil Fikri membenarkan adanya pengadaan undangan tersebut.
"Benar, pengadaan undangan untuk rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung merayakan ulang tahun Provinsi Lampung," ujarnya, saat ditemui di Ruang Humas, Jumat (24/3/2023).
Ainil juga membenarkan jika nilai pengadaan undangan itu adalah Rp 80 juta untuk 4.000 undangan.
"Tapi itu cuma pagu anggaran saja, atau nilai maksimal. Realisasinya tidak sampai segitu," kata dia, dilansir Kompas.com.
Menurut Ainil, harga per lembar undangan dengan spesifikasi itu mencapai Rp 20.000.
Dia menjelaskan, mulanya memang ada rencana yang diundang mencapai 4.000 orang dan instansi.
Namun setelah rapat beberapa kali, diputuskan undangan hanya sebanyak 1.200 orang/instansi.
"Jadi yang realisasinya hanya 1.200 undangan yang dicetak," kata Ainil.
Total nilai yang harus dibayar adalah Rp 24 juta.
"Ini juga belum dibayarkan, karena harus ada surat perubahan," kata Ainil.
Kabag Humas Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Hendri Atmajaya, membenarkan biaya pencetakan undangan itu belum dibayarkan kepada pihak vendor.
Sebab, ada adendum dari jumlah banyaknya undangan yang tercantum di LPSE dengan kesepakatan akhir.
"Di awal memang rencananya mau 4.000 undangan disebar, tapi seiring berjalan waktu dan rapat beberapa kali, disepakati undangan hanya 1.200, tapi yang tercantum di website sudah 4.000," kata Hendra.
Begitu pun realisasinya, hanya 1.200 undangan rapat paripurna yang disebarkan. (*)