 |
| Foto: Jokowi Bertemu Elon Musk (Ist Instagram Setkab) |
JAKARTA - Tesla menjadi salah satu produsen mobil listrik yang diincar pemerintah Indonesia untuk berinvestasi membuka kantor di Tanah Air.
Namun ternyata baru-baru ini Malaysia mengabarkan, Tesla akan membuka kantor di negaranya.
Mengenai hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara.
Dia pun mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut.
"Kan kantor di mana aja boleh dibangun," kilah Luhut, dikutip Sabtu (4/3/2023)
Saat ditanya apakah Tesla jadi berinvestasi di Indonesia, Luhut ternyata masih optimistis.
"Kita masih tetaplah, masa enggak," ujar Luhut, dilansir CNBCIndonesia.
Dia pun meminta menunggu perihal rencana Tesla berinvestasi di Indonesia.
"Ya nanti tunggulah. Kalau nanti Senin diumumkan mengenai atau minggu depan diumumkan mengenai insentif EV (kendaraan listrik), nanti baru saya ngomong," kata Luhut.
Diketahui sebelumnya, Tesla Inc. perusahaan milik Elon Musk bakal membuka kantor di Malaysia.
Hal tersebut terungkap dalam cuitan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz di akun Twitternya.
Bukan hanya itu, Malaysia juga akan mengizinkan Tesla mengimpor ke Negeri Jiran. Termasuk membuka showroom, pusat servis dan jaringan "supercharger".
"Malaysia welcomes @Tesla," cuit Zafrul saat terpantau.
@MITIMAlaysia (kementerian) telah menyetujui aplikasi Tesla untuk mengimpor BEV ke Malaysia.
"Tesla akan mendirikan Kantor Pusat, Pusat Pengalaman & Layanan Tesla, dan Jaringan Supercharger," cuitnya lagi.
Kehadiran Tesla di Malaysia juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja terampil. Termasuk meningkatkan partisipasi perusahaan lokal dalam ekosistem Tesla.
Meski demikian, belum diketahui jelas kapan Malaysia membuka resmi kantor di negeri Jiran.
Mengutip Reuters, perwakilan perusahaan Elon Musk itu juga belum menanggapi permintaan komentar soal ini.
Di Indonesia, pemerintah akan menawarkan insentif kepada pembuat mobil Amerika Serikat (AS) tersebut, mulai dari keringanan pajak hingga konsesi untuk menambang nikel. (*)