 |
| Depo Pertamina Plumpang, Jakarta yang terbakar (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Mantan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Tatak Ujiyati menyoroti perkembangan dari kontroversi kebakaran Depo Pertamina di Plumpang.
Dia menyayangkan banyak pihak yang menyalahkan masyarakat, bahkan Anies Baswedan.
Padahal menurutnya, kedua pihak tersebut tak bersalah dan merupakan korban keganasan dari buzzer.
Penjelasan Tatak terungkap dalam tulisannya di media sosial, seperti dilihat pada Senin (6/3/2023).
"Depo Plumpang terbakar krn kesalahan teknis. Eh ada sj yg menyalahkan warga Kampung yg bermukim di sana. Bahkan ada yg menyalahkan Anies. Ini sih soal perbedaan ideologi: bgm sebenarnya mereka berpihak kpd warga kampung, terutama yg miskin," tulisnya.
Menurut Tatak, warga boleh bermukim di sana, karena status tanahnya masih dalam sengketa kepemilikan antara Pertamina dengan warga kampung.
"Bahkan th 1990-an warga memenangkan sengketa di pengadilan yg meminta pertamina utk ganti rugi. Tp tak kunjung terlaksana," terangnya.
Tatak mengatakan, jika Pertamina ingin terapkan K3, ingin depo jauh dari pemukiman, harusnya selesaikan segera ganti rugi sesuai putusan pengadilan di tahun 1990-an itu.
"Perkampungan warga tak bs digusur begitu saja sbb masalah agrarianya blm beres. Hak warga utk bermukim dilindungi negara," tegas Tatak.
Dia menambahkan jika mereka yang tinggal di tanah sengketa masih warga negara juga. Pemerintah wajib memberikan layanan dasar kepada mereka.
"Itulah persisnya yg dilakukan Anies wkt menjabat Gubernur. Menerbitkan IMB kawasan walau sementara, agar kebutuhan dasar warga terpenuhi," jelas Tatak.
Dijelaskannya, puluhan tahun tinggal di tanah sengketa, ada yang tega membiarkan mereka hidup tanpa layanan dasar, hidup tanpa kehadiran negara.
"Ada yg sengaja membiarkan hidup mrk susah agar kapok lalu menyerah dan pergi? Yg kayak gini sih zalim. Anies justru pilih tetap melayani mereka," tulis Tatak lagi.
Dia sepakat dengan usulan solusi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menurutnya masuk akal.
"Daripada warganya yg disuruh pergi, kenapa tdk deponya yg dipindah? BUMN walau institusi bisnis tp kan milik negara jg. Sdh seharusnya diarahkan agar berpihak pd warga negara, terutama yg miskin," kata Tatak.
Depo Plumpang terbakar krn kesalahan teknis. Eh ada sj yg menyalahkan warga Kampung yg bermukim di sana. Bahkan ada yg menyalahkan Anies. Ini sih soal perbedaan ideologi: bgm sebenarnya mereka berpihak kpd warga kampung, terutama yg miskin. pic.twitter.com/UeHp6TFW6p
— tatak ujiyati (@tatakujiyati) March 5, 2023
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengusulkan agar depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara dipindah menjauhi permukiman penduduk, pasca terbakar pada Jumat malam (3/3/2023).
Kebakaran depo menjalar ke pemukiman warga hingga mengakibatkan jatuhnya belasan korban jiwa.
"Saya berharap supaya depo ini lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan, di daerah Pelindo. Saya kira begitu," ujar Ma'ruf Amin pada Sabtu, 4 Maret 2023.
Wapres mengatakan kawasan pemukiman warga yang berdempetan dengan depo Pertamina juga akan ditata ulang agar lebih baik dan aman.
Selain di kawasan Plumpang, Ma'ruf mengatakan bakal meminta agar obyek vital pemerintah lain yang lokasinya berdempetan dengan permukiman warga untuk dievaluasi. (*)