 |
| Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi (Foto: Istimewa) |
LampungOnline - Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, dinilai sebagai presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia berdiri.
Alasannya, karena Jokowi sedari awal terkesan memaksakan diri memimpin pemerintahan negara, sementara di satu sisi memiliki kemampuan yang terbatas.
Penilaian itu disampaikan pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis.
"Ini sebuah fakta. Mentang-mentang rakyat negeri ini sabar, tidak berupaya serius menurunkan paksa dirinya di tengah jalan, malah seperti 'ngelunjak', kepingin tambah periode dari masa berakhir jabatannya dari 2024, walau dengan pola manuver tidak beradab dan langgar konstitusi," ujarnya, dilansir RMOL, Minggu (8/5.2022).
Damai menilai, Jokowi mempunyai gaya pedagang, obral sana-sini untuk agenda yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan pribadinya.
"Yang bocor anggaran keuangan negara, bukan uang para cukong. Malah jadi bancakan oligarki dan para menteri pun kebagian rezeki, hartanya bertambah entah dari mana asalnya. Dia (Jokowi) seperti tidak memikirkan nama baik masa kepemimpinannya, serta pertanggung jawabannya ke depan terhadap sejarah, moral dan hukum," urainya.
Damai juga membeberkan sejumlah kegagalan Jokowi dalam memimpin Indonesia sejak 2014 hingga periode kedua ini.
"Jokowi merupakan presiden yang banyak bohong dan umbar banyak janji secara transparan dan terus berulang-ulang tanpa malu meskipun ketahuan oleh masyarakat," kata dia.
Jokowi juga berbohong soal kabinet yang dijanjikannya akan menolak utang. Faktanya, banyak utang yang diambil oleh rezim saat ini.
Kemudian, Jokowi juga pernah berjanji soal ekonomi meroket dan garis kemiskinan ekstrim pada 2024 di bawah 0 persen.
"Nyatanya malah buat GNWU (Gerakan Nasional Wakaf Uang) yang artinya pemerintahannya yang dia pimpin gagal mengelola tugasnya yang membantu ekonomi rakyat. Dan nyatanya naikan beberapa pajak serta naikan harga sebagian jenis BBM," jelas Damai.
Damai menganggap, harapan ekonomi meroket tersebut tidak akan tercapai karena sisa jabatan Jokowi kurang lebih hanya dua tahun lagi
"Mau pindah dan bangun IKN, ibarat usaha lebih besar pasak dari pada tiang. Minus wibawa sama sekali, pelaksanaan dan penegakan regulasi amat parah yang dirinya lakukan dari yang kecil sampai dengan tertinggi," tuturnya.
"Jokowi Presiden yang sanggup melanggar aturannya sendiri karena tidak berkemampuan atau tidak profesional. Imbauannya beberapa kali dibatalkan oleh menteri atau bawahannya. Tidak menekankan kepada lembaga hukum untuk melakukan penegakan hukum yang semestinya, yang ada malah pembiaran," sambung Damai.
Dengan berbagai ketidakmampuan Jokowi itu, Damai berharap agar DPR RI dapat menggunakan waktunya untuk melaksanakan tupoksi sesuai dengan konstitusi terkait hak angket, interpelasi, dan hak bertanya terhadap Jokowi.
Bahkan, DPR juga harusnya menaati lidah suara rakyat. Akan tetapi, Damai menganggap DPR nampak seperti sekelompok orang yang justru tunduk kepada atasannya, bukan sebagai lembaga pengawas yang disegani karena punya mandat yang dapat merekomendasikan impeachment kepada presiden.
"Ini sangat aneh, DPR RI prakteknya kayak melemahkan fungsi lembaga terhormat yang mereka punya. DPR RI harus segera sadar dan berbuat langkah bijak yang preventif terhadap amarah rakyat, bagaimana jika sewaktu-waktu terakumulasi lalu meledak bak 1998 saat orba yang rugi bangsa dan negara secara nasional," pungkas Damai. (*)