 |
| Foto: Ilustrasi/Istimewa |
Lampungonline, Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait minimnya pasokan minyak goreng murah di pasar tradisional hingga saat ini.
Lewat surat itu, APPSI meminta Jokowi untuk mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata secara proporsional minyak goreng murah antara ritel modern dan pasar rakyat.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APPSI, Sudaryono mengatakan, pada dasarnya APSSI mengapresiasi pemerintah Jokowi yang sudah menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.
Adapun rinciannya, HET Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.
Namun, Sudaryono mengkritik distribusi barang dan aturan kebijakannya yang tak merata. Bahkan, melihat realitas di lapangan cenderung mengabaikan azas keadilan.
Dia juga menyinggung distribusi seperti diprioritaskan untuk dijual di retail modern.
"Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di retail modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya," kata Sudaryanto, dalam siaran persnya, dilansir Kompas.com Kamis (10/3/2022).
Dengan begitu, lanjut dia, pemerintah mengabaikan azas keadilan, sehingga merugikan para pedagang pasar tradisional.
Sudaryanto juga menilai HET hanya berlaku untuk kemasan minyak goreng di retail modern saja.
Hal itulah, kata dia yang membuat banyak pembeli minyak goreng bergeser ke toko retail modern.
"Banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di retail modern. Hal ini tentu menguntungkan peretail modern dan merugikan pedagang pasar rakyat," ujar Sudaryanto.
Sementara di sisi lain, stok minyak goreng di pasar tradisional tak banyak laku karena harga jualnya yang memang masih tinggi, yaitu berkisar antara Rp 19.000 sampai Rp 21.000 per liter.
"Pedagang pasar rakyat selalu menjadi pihak yang dipersalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi, sementara ketika ada program subsidi dari pemerintah, tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal," kata Sudaryanto.
Untuk itu, dia berharap agar Presiden Joko Widodo bisa lebih memperhatikan para pelaku pasar rakyat atau retail tradisional.
"APPSI memohon kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata secara proporsional antara ritel modern dan pasar rakyat, sehingga tercipta suasana pasar yang kondusif," harap Sudaryanto. (*)