 |
| Ekonom senior, Faisal Basri (Foto: Istimewa) |
Lampungonline, Jakarta -- Kenaikan harga minyak goreng yang berujung pada kelangkaan stok barang seperti saat ini, menurut ekonom senior Faisal Basri karena ulah pemerintah, lewat kebijakan yang dibuat.
Akibatnya terjadi pergeseran besar dalam konsumsi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di dalam negeri.
Faisal mengatakan konsumsi CPO di dalam negeri yang sebelumnya didominasi industri pangan, kini menjadi industri biodiesel.
Lonjakan tajam terjadi sejak 2020 dengan diterapkannya Program B20 (20% kandungan CPO dalam minyak biosolar).
"Biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini pemerintah karena meninabobokan pabrik biodiesel," kata Faisal Basri dalam Gelora Talks bertajuk 'Minyak Goreng Langka, Ada Apa?', Rabu (16/2/2022).
Konsumsi CPO untuk biodiesel naik tajam dari 5,83 juta ton tahun 2019 jadi 7,23 juta ton tahun 2020.
Di sisi lain, konsumsi CPO untuk industri pangan turun dari 9,86 juta ton pada 2019 jadi 8,42 juta ton di 2020.
Pola konsumsi CPO dalam negeri seperti itu dinilai akan terus berlanjut dan diperkirakan porsi untuk biodiesel akan terus meningkat, sejalan dengan peningkatan porsi CPO dalam biodiesel lewat Program B30 atau bahkan lebih tinggi lagi.
"Jadi karena wajib, konsumsinya naik, sawitnya tidak meningkat secepat kebutuhan biodiesel (jadi) diambil dari minyak goreng ini, industri pangan ini," jelas Faisal, dilansir detikcom.
Menurutnya, pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel, karena pemerintah menjamin perusahaannya tidak bakal merugi.
Pasalnya, ada kucuran subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga Internasional.
Sebaliknya, jika CPO dijual ke pabrik minyak goreng, pengusaha tak mendapatkan insentif seperti itu.
"Dana BPDPKS dinikmati pengusaha besar. Subsidi biofuel ini 79,04%, rakyatnya cuma dapat 4,73%. Jadi ini gila pemerintah ini, tidak ada keberpihakannya kepada rakyat," tutur Faisal.
Dijelaskan, hingga kini sudah puluhan triliun rupiah mengalir subsidi ke pabrik biodiesel dari dana sawit yang dikelola BPDPKS.
Setidaknya ada 22 pengusaha sawit yang disebut menikmati kebijakan ini.
"Sekarang pemerintah lebih mengedepankan buat energi, buat perut urusan belakangan. Makanya buat energi dimanja, buat perut tidak dimanja," kata Faisal.
"Jadi jangan cepat menyalahkan pengusaha juga, karena pengusaha tidak dilarang untuk dapat untung, tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak. Untungnya lebih banyak kalau dia jual ke biodiesel. Yang membuat seperti itu siapa? Ya pemerintah. Jadi pemerintah ini salah kelola, pemerintah yang tidak bisa memerintah," tambahnya. (*)