 |
| Demo warga yang mengusung referendum Minahasa di Kantor Gubernur Sulut. (foto: viva) |
LAMPUNG-ONLINE.COM – Sejumlah warga Minahasa, Sulawesi Utara, menggaungkan kembali referendum (jajak pendapat) Minahasa menuju Minahasa Merdeka.
Sikap itu setidaknya mereka tunjukkan, menyikapi kondisi nasional yang menurut mereka cukup memprihatinkan akhir-akhir ini, terkait isu intoleransi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Keinginan itu bukan isapan jempol belaka. Ratusan warga yang menggaungkan referendum Minahasa melakukan demo di Kantor Gubernur Sulut, Senin (15/5/2017).
Bahkan, sejumlah masyarakat yang mengklaim sebagai aktivis referendum Minahasa menantang Presiden Joko Widodo untuk berdialog soal kebangsaan.
"Hal ini harus dilakukan untuk memastikan arah negara sebenarnya mau ke mana? Mengingat Minahasa harus bersikap atas situasi kondisi negara yang sudah sangat memprihatinkan, apalagi yang diderita kaum minoritas," ujar Rocky Oroh, aktivis referendum Minahasa di Manado, Rabu (17/5/2017).
Menurut Rocky, negara terkesan lamban dalam bertindak untuk menyelesaikan segala macam kasus intoleran.
"Tindakan inkonstitusional seakan hanya jadi lelucon di negara ini dan tidak dianggap masalah serius," katanya.
Sementara itu menurut aktivis lainnya, Robby Supit, referendum Minahasa langkah legal yang dijamin konstitusi yang bisa dilaksanakan dan negara tidak boleh melarang atau mengintimidasi.
Karena itu bukan gerakan makar (menggulingkan pemerintahan yang sah).
"Janganlah membodohi rakyat dengan mengatakan referendum (jajak pendapat) itu makar. Jika Tuhan berkenan dan referendum terlaksana, hanya ada dua pilihan yang disodorkan ke rakyat (lepas dari NKRI atau masih bergabung dengan NKRI)," kata Robby, seperti dilansir Viva.
Isu kemerdekaan Minahasa mulai bergaung setelah muncul berbagai aksi menyikapi putusan majelis hakim atas vonis yang dijatuhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Isu ini semakin kencang tersiur di dunia maya, ketika ratusan massa mengepung Bandara Sam Ratulangi untuk menghadang kedatangan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Manado.
Aksi ini dilakukan karena massa menilai Fahri merupakan salah satu tokoh intoleran.
Kapolda Sebut Bukan Makar
Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Bambang Waskito membantah aksi yang menggaungkan Minahasa Merdeka masuk dalam kategori makar.
"Enggak ada makar, enggak ada satu pun. Sekali lagi enggak ada makar ya," ujarnya saat memimpin pengamanan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulut, Senin.
Menurut dia, para pendemo yang menyuarakan itu bahkan cinta NKRI, karena dalam orasinya mereka selalu teriak NKRI.
"Itulah yang saya harapkan, saya bilang sekarang ini seluruh Indonesia lagi menyatakan bagaimana NKRI kita pertahankan, jangan justru di sini malah memecah gitu loh. Jadi, enggak ada satu pun kata-kata makar di sini," ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.
"Jadi usulan-usulan mereka sudah disampaikan kepada gubernur, dan gubernur berjanji akan diteruskan sampai ke tingkat pusat," tambah dia.
Senada, Kapolresta Manado, Komisaris Besar Polisi Hisar Siallagan, juga tidak menemukan adanya indikasi makar atau permintaan referendum Negara Minahasa Raya pada saat aksi unjuk rasa berlangsung.
Dari pantauan anggota, para pendemo malah menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia.
"Malah mereka menguatkan pemerintah agar lebih tegas dalam menindak kelompok-kelompok radikal yang intoleran maupun anti-Pancasila. Jadi tidak ada warga Sulut yang ingin memisahkan diri dari NKRI," tegasnya. (*)
