 |
| Joko Widodo (ist) |
LAMPUNG-ONLINE.COM - Pemerintahan Joko Widodo harusnya jangan lagi membanggakan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua auditor BPK setidaknya menjadi salah satu alasannya.
"Selang seminggu setelah BPK memberikan hasil audit kepada Presiden Jokowi dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tak lama, dua auditor utama BPK ditangkap KPK bersama dengan oknum dari Kemendes akibat suap karena WTP. Ini tamparan keras buat presiden," kata Apung kepada wartawan, Sabtu (27/5/2017).
Apung membeberkan pihaknya sebetulnya sudah lama mendengar jika status WTP memang diperjualbelikan oleh oknum di BPK. Kabar ini pun terbukti setelah penangkapan oleh KPK. Fitra pun mendesak adanya reformasi internal di BPK.
"Ini adalah tamparan keras juga bagi BPK. Mitos selama ini bahwa ada jual beli predikat WTP di BPK seolah olah terpecahkan," urai Apung, seperti dilansir RMOL.
Lagian, menurut Apung, status WTP memang tidak menjamin pemerintahan bersih dalam tata kelola anggaran. Terbukti, imbuh Apung, banyak kasus korupsi kepala daerah yang ditangani KPK, padahal predikat laporan keuangan daerahnya WTP.
"Istilahnya ini ditunjukkan oleh KPK untuk presiden Jokowi kalau WTP rasanya tidak layak dibanggakan," demikian Apung. (*)