LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui dana APBN memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mewujudkan rumah layak huni.
Bantuan antara lain berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tersebar pada 36 Desa/Kelurahan di 8 Kabupaten/Kota dengan jumlah 2.000 unit rumah.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. Sutono MM, mewakili Gubernur Lampung, pada peringatan Hari Perumahan Nasional (HPN) 2016, di Lapangan Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah, Kamis (25/8/2016).
Disampaikan Karo Humas dan Protokol Bayana, acara juga dihadiri Bupati Lampung Tengah, Bupati Mesuji, Bupati Lampung Utara, Kepala Desa Penerima Bantuan Penyediaan Perumahan Se-Provinsi Lampung, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Kabupaten Lampung Tengah dan lainnya.
Disampaikan Karo Humas dan Protokol Bayana, acara juga dihadiri Bupati Lampung Tengah, Bupati Mesuji, Bupati Lampung Utara, Kepala Desa Penerima Bantuan Penyediaan Perumahan Se-Provinsi Lampung, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Kabupaten Lampung Tengah dan lainnya.
Gubernur melalui Pj. Sekda mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan bantuan rumah susun bagi Pondok Pesantren, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan keagamaan. Bantuan ini berlokasi di tiga Kabupaten/Kota yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur dan Metro.
"Pemerintah Provinsi Lampung juga turut memperhatikan masyarakat pesisir yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Yakni melalui program pembangunan rumah khusus bagi nelayan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Mesuji sebanyak 112 unit rumah," jelasnya.
Bantuan di bidang perumahan ini, lanjut dia, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah dan kepemilikan rumah layak huni.
"Sehingga jumlah rumah tidak layak huni dan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah di Provinsi Lampung dapat berkurang secara bertahap," kata dia.
Diungkapkan, pemerintah melalui gerakan sejuta rumah menempatkan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas.
Untuk itu, pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan bantuan dalam bidang perumahan bagi masyarakat, melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat.
"Dengan semakin kompleksnya persoalan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia, maka sangat diperlukan perhatian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman," ujarnya.
"Dengan semakin kompleksnya persoalan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia, maka sangat diperlukan perhatian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman," ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung mengatakan, bantuan yang diserahkan dalam Hari Perumahan Nasional (HPN) 2016 berupa Buku Rekening Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Lampung Tengah 350 unit, Lampung Utara 337 Unit, Lampung Barat 370 Unit, Pringsewu 334 Unit, Mesuji 346 Unit dan Kota Metro 259 Unit.
Lalu, Bantuan Rumah Susun Pondok Pesantren Al Hikamus Salafiah Lamteng, dan Bantuan Rumah Susun Pondok Pesantren Ma'had AIiy Kota Metro.
Selain itu, bantuan Rumah Susun Pondok Pesantren Al Madinah Lampung Timur, Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Pesisir Barat, Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Mesuji, serta penyerahan Alat Berat Bulldozer Persampahan kepada Kabupaten Tulang Bawang.
Acara juga dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti SPAM IKK Way Kanan dan Lambar, Penandatanganan prasasti penataan Kota Hijau Kawasan Islamic Center Lamtim, dan penandatanganan prasasti pembangunan IPLT Lambar dan Tanggamus. (rls/rsl)