 |
| Nasrianto Effendi (ist) |
KOTA METRO - Kerap dibebankan kepada wali murid, mulai tahun ajaran 2016 ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Lampung, merencanakan untuk menghapuskan uang komite. Rencananya legislatif menganggarkan pendidikan gratis dari SD hingga tingkat SMA sederajat.
"DPRD baru saja menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Kota Metro, membahas berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan sekolah gratis belajar 12 tahun di Kota Metro," jelas Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Metro Nasrianto Effendi, di kantornya, Rabu (20/7/2016).
.
Menurut dia, Berdasarkan estimasi sementara, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar, untuk membebaskan biaya pendidikan kepada siswa SD, SMP, hingga SLTA sederajat.
Menurut dia, Berdasarkan estimasi sementara, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar, untuk membebaskan biaya pendidikan kepada siswa SD, SMP, hingga SLTA sederajat.
“Kita minta Dinas Pendidikan melakukan penghitungan berapa biaya yang dibutuhkan setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan gratis. Angka itu tentu setelah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini merupakan bentuk keseriusan DPRD demi mewujudkan perda inisiatif penyelenggaraan pendidikan gratis 12 tahun serta memantabkan Kota Metro sebagai kota Pendidikan,” urai Nasrianto.
Setelah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan, wacana tersebut akan diusulkan di APBD perubahan Kota Metro 2016, sehingga dapat direalisasikan di tahun ini. Setelah gratis belajar 12 tahun berjalan, maka pungutan dari sekolah dalam bentuk apapun tidak lagi diperkenankan.
Setelah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan, wacana tersebut akan diusulkan di APBD perubahan Kota Metro 2016, sehingga dapat direalisasikan di tahun ini. Setelah gratis belajar 12 tahun berjalan, maka pungutan dari sekolah dalam bentuk apapun tidak lagi diperkenankan.
“Setelah sekolah gratis mulai dari SD hingga SMA sederajat, uang komite dihapuskan. Tidak boleh lagi dikenakan sekolah kepada orang tua murid, begitu juga pungutan dalam bentuk apapun. Jika masih ada sekolah yang memungut, maka kami akan merekomendasikannya agar dikenakan sanksi tegas,” terang Nasrianto.
Sekolah gratis ini dikhususkan bagi seluruh warga masyarakat Kota Metro. Sementara masih siswa sekolah negeri, tetapi DPRD juga berencana untuk mengakomodir siswa asli Kota Metro yang menempuh pendidikan di sekolah sekolah swasta.
“Anggaran kita mampu kok. Tidak ada masalah. Kami juga meminta Dinas Pendidikan bisa menghitung berapa anggaran untuk mengakomodir siswa di sekolah swasta. Kalau mengaku Kota Pendidikan, Kota Metro harus bisa melakukan inovasi seperti ini. Kami di DPRD akan memperjuangkannyan,” ujarnya. (arf)
