 |
| Indra Hidayat. (ist) |
LAMPUNG – DPD Hanura Lampung bergejolak. Diduga karena intervensi DPP dalam penyusunan pengurus daerah, Ketua Hanura Lampung Mayjen TNI (Purn) Indra Hidayat mengundurkan diri dari jabatannya.
Sumber mengatakan, buntut mundurnya mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kaskostrad), itu lantaran intervensi DPP dalam penetapan kepengurusan DPD Hanura Lampung. Padahal sesuai AD/ART, seharusnya ditetapkan oleh tim formatur.
’’Tim formatur yang diketuai Pak Indra sudah membuat susunan kepengurusan. Namun, Herry Lotung, selaku perwakilan DPP menolak tanda tangan dan malah membuat susunan sendiri, kemudian dikirim ke DPP. Akibatnya, Pak Indra mundur,” ujar sumber di DPD Hanura tersebut, seperti dilansir Radarlampung, Selasa (14/6/2016).
Santernya kabar Indra mundur ini dibenarkan salah satu anggota tim formatur, Yozi Rizal, yang sebelumnya didapuk menjadi Sekretaris DPD Hanura Lampung.
Dia menyatakan sudah mendengar. Namun dirinya belum yakin karena tidak ada pernyataan lisan maupun tertulis dari Indra.
Saat ditanya intervensi DPP, dia tidak menampik. Anggota DPRD Lampung ini menyebut campur tangan DPP itu merupakan langkah konyol.
“Dalam rapat fomartur, pihak pengurus DPP Hanura Herri Lotung dan Wishnu Dewanto mengatakan, jika kewenangan pembentukan kepengurusan dapat diserahkan ke mereka. Dengan kata lain, ini kan sama saja keberadaan tim formatur, terutama ketua tidak dihargai,” terangnya.
Lalu, apa langkah DPD Hanura Lampung terkait gejolak ini? Yozi mengatakan sampai sekarang kepengurusan pun masih menggantung. Pihaknya juga masih menunggu perkembangan.
“Tata kelola organisasi Hanura saat ini memang bermasalah. Jika hak ini terus dibiarkan tentu akan mengganggu kegiatan ke depannya. Termasuk persiapan pilkada,” terangnya.
Terpisah saat dikonfirmasi, Indra Hidayat justru enggan berkomentar banyak. Dia mengaku akan mengambil langkah wait and see.
“Aduh nggak tahu lah saya. Lihat saja nanti ke depannya,” ujarnya. (*)