 |
| Herman HN (ist) |
BANDAR LAMPUNG - Tercatat, enam unit kendaraan dinas (randis) di Dinas Perhubungan (Dishub) Bandar Lampung, tidak membayar pajak selama tiga tahun. Mengetahui itu, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN terlihat geram.
Menurut dia, pajak kendaraan bermotor (PKB) milik pemerintah setiap tahun sudah dianggarkan dalam APBD. Sehingga, kondisi tersebut menjadi tidak masuk akal, jika ada kendaraan yang tidak membayar pajak sampai tiga tahun.
“Aneh randis tidak bayar pajak. Anggarannya kan ada, tiap tahun dianggarkan. Ini artinya yang lalu-lalunya kadisnya tidur,” kata Herman HN, sesuai menghadiri rapat pengesahan raperda perlindungan anak dan perempuan di DPRD Bandar Lampung, Rabu (27/4/2016).
Herman meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) taat membayar PKB.
“Kalau dulu randis tidak bayar pajak, tapi sekarang harus bayar. Semua harus taat pajak. Karena, pemkot juga dapat dana bagi hasil dari pajak ini, untuk pembangunan,” kata Herman, seperti dilansir Tribunlampung.
Diketahui, dalam rapat panitia khusus LKPj Wali Kota DPRD Bandar Lampung dengan Dishub Bandar Lampung, terungkap ada enam unit randis milik dishub yang belum bayar PKB selama tiga tahun. Dengan rincian, tiga unit roda empat dan dua unit roda dua.
“Kendaraan operasional dishub ini minim, dan banyak yang tidak layak, belum lagi ada enam kendaraan kami mati pajak tiga tahun,” ujar Kepala Dishub Bandar Lampung I Kadek Sumartha, dalam rapat dengan pansus LKPj, Selasa (26/4).
Minimnya randis operasional dan pajak kendaraan yang belum terbayar, kata Kadek, menjadi salah satu penyebab kinerja dishub terganggu. (*)