 |
| Kondisi ruas jalan yang rusak di Lampung. (ist) |
JAKARTA - Sebagian besar kepala desa (Kades) di Lampung Timur, Provinsi Lampung mengeluhkan buruknya infrastruktur di wilayah tersebut, saat melangsungkan teleconference dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmgrasi (DPDTT) Marwan Jafar, dari ruang kerjanya di Jakarta, Senin (22/12/2014).
Seorang kepala desa di Lampung Timur, Musa mengatakan
infrastruktur di desanya sangat buruk, sehingga sulit membawa hasil
pertanian.
"Harapan kami infrastruktur bisa lebih baik lagi," ujar Musa.
Atas keluhan itu, Marwan Jafar mengatakan, soal infrastruktur perdesaan pasti menjadi hal yang dipikirkan dan memang sudah harus menjadi bagian yang diprioritaskan.
“Semua keluhan sudah saya catat dan soal infrastruktur memang menjadi masalah semua perdesaan. Menjadi catatan penting untuk segera dilanjuti,” jelasnya yang juga melakukan teleconference dengan aparat desa di Kabuapten Tasikmalaya, Jawa Barat .
Atas keluhan itu, Marwan Jafar mengatakan, soal infrastruktur perdesaan pasti menjadi hal yang dipikirkan dan memang sudah harus menjadi bagian yang diprioritaskan.
“Semua keluhan sudah saya catat dan soal infrastruktur memang menjadi masalah semua perdesaan. Menjadi catatan penting untuk segera dilanjuti,” jelasnya yang juga melakukan teleconference dengan aparat desa di Kabuapten Tasikmalaya, Jawa Barat .
.
Menteri Marwan Jafar mengaku tengah mengupayakan agar dana desa dinaikkan setiap tahunnya. Mengenai revisi dana Pembedayaan Masyarakat Desa (PMD), dia akan mengajukan revisi dari sebelumnya Rp 9,07 triliun menjadi Rp 29 triliun.
"Kita akan ajukan revisi, dinaikkan menjadi Rp 29 triliun. Dana PMD tersebut akan disalurkan ke 74.000 desa, sesuai dengan amanat UU Desa,” ujar Marwan.
“Upaya peningkatan anggaran tersebut akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah masa reses. Peningkatan anggaran akan fokus pada modal infrastruktur, pembangunan irigasi, dan sebagai modal operasi desa,” kata mantan Ketua Fraksi PKB itu.
Jika alokasi dana tetap Rp 9,07 triliun, maka setiap desa hanya mendapatkan Rp 120 juta. Tetapi kalau alokasi dana PMD Rp 29 triliun, Menteri Marwan mengatakan, maka setiap desa bisa mendapat alokasi dana sebesar Rp 350 juta lebih.
“Dana tersebut, dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pembangunan pasar desa, dan lainnya,” ujarnya, seperti dilansir beritasatu.com.
Dengan kondisi keuangan itu, Menteri Marwan mengharapkan dana tersebut juga bisa dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Potensi-potensi yang ada perlu digali, bisa dalam bentuk wisata, perairan, dan lainnya," papar dia. (*)
