JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kalah lagi dalam perebutan pimpinan Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) pada Rabu (8/10/2014) dini hari. KIH hanya memperoleh 330 suara dari total 678 peserta MPR yang hadir. Sedangkan Koalisi Merah Putih (KMP) meraih suara 347.
Dalam perebutan kursi MPR tersebut, PPP dan DPD mendukung KIH dengan paket A yang terdiri dari Ketua MPR Oesman Sapta (DPD) dan wakil ketua, antara lain: Ahmad Bassara (F-PDIP), Imam Nachrowi (F-PKB), Patrice Rio Capella (F-Nasdem), dan Asrul Azwar (F-PPP). Sedangkan KMP mengusung Zulkifli Hasan (F-PAN) dan wakil ketua, antara lain: Mahyuddin (F-Golkar), E.E. Mangindaan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Oesman Sapta (DPD).
Ketua Setara Institute menilai kekalahan KIH disebabkan karena KIH terlalu percaya diri dengan dukungan PPP dan DPD yang sebenarnya belum teruji soliditasnya. Menurutnya, PPP dan DPD bukanlah mitra koalisi yang strategis, seperti PKB, Nasdem, dan Hanura. PDIP juga diam-diam menghendaki voting setelah mendapat dukungan PPP dan DPD, padahal gagasan untuk musyawarah mufakat semestinya tetap menjadi pilihan yang diutamakan.
"Setelah ada dukungan DPD dan PPP, KIH juga sama nafsunya untuk berkuasa seperti KMP,"ujar Hendardi dalam keterangan tertulis pada Rabu (8/10/2014).
Secara matematika politik, KIH bisa menang jika PPP dan DPD solid mendukung KIH. Jumlah fraksi PPP adalah 39 dan Fraksi DPD adalah 132. Jika PPP dan DPD solid, tambahan 171 suara sudah cukup mengantar KIH meraih kursi pimpinan MPR.
Selain karena terlalu percaya diri, Hendardi menganggap kekalahan KIH dalam mengisi kursi pimpinan MPR dan kekalahan dalam proses politik sebelumnya dari KMP menegaskan rendahnya kualitas dan keterampilan berpolitik KIH.
“Salah satu penyebabnya adalah sikap "gede rasa" KIH dengan kemenangan Jokowi-JK dan melupakan konstituen, relawan, dan masyarakat sipil dalam proses politik di parlemen,”tandasnya, seperti dilansir kepada beritasatu.com.
Dia berpendapat bahwa KIH semakin berjarak dengan kelompok kritis yang selama ini mengawal dan mendukung kemenangannya dalam Pilpres. Kalau KIH bisa membawa keluar suksesi kepemimpinan di DPR dan MPR sebagai diskursus publik dan partisipasi berkualitas, semestinya KIH bisa kembali mengulang kemenangan.
“Kanal komunikasi publik ini yang semestinya dibangun untuk memperoleh dukungan, meski secara formal publik tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Ini pelajaran penting bagi KIH dan Jokowi-JK,”tuturnya. (*)
Dalam perebutan kursi MPR tersebut, PPP dan DPD mendukung KIH dengan paket A yang terdiri dari Ketua MPR Oesman Sapta (DPD) dan wakil ketua, antara lain: Ahmad Bassara (F-PDIP), Imam Nachrowi (F-PKB), Patrice Rio Capella (F-Nasdem), dan Asrul Azwar (F-PPP). Sedangkan KMP mengusung Zulkifli Hasan (F-PAN) dan wakil ketua, antara lain: Mahyuddin (F-Golkar), E.E. Mangindaan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Oesman Sapta (DPD).
Ketua Setara Institute menilai kekalahan KIH disebabkan karena KIH terlalu percaya diri dengan dukungan PPP dan DPD yang sebenarnya belum teruji soliditasnya. Menurutnya, PPP dan DPD bukanlah mitra koalisi yang strategis, seperti PKB, Nasdem, dan Hanura. PDIP juga diam-diam menghendaki voting setelah mendapat dukungan PPP dan DPD, padahal gagasan untuk musyawarah mufakat semestinya tetap menjadi pilihan yang diutamakan.
"Setelah ada dukungan DPD dan PPP, KIH juga sama nafsunya untuk berkuasa seperti KMP,"ujar Hendardi dalam keterangan tertulis pada Rabu (8/10/2014).
Secara matematika politik, KIH bisa menang jika PPP dan DPD solid mendukung KIH. Jumlah fraksi PPP adalah 39 dan Fraksi DPD adalah 132. Jika PPP dan DPD solid, tambahan 171 suara sudah cukup mengantar KIH meraih kursi pimpinan MPR.
Selain karena terlalu percaya diri, Hendardi menganggap kekalahan KIH dalam mengisi kursi pimpinan MPR dan kekalahan dalam proses politik sebelumnya dari KMP menegaskan rendahnya kualitas dan keterampilan berpolitik KIH.
“Salah satu penyebabnya adalah sikap "gede rasa" KIH dengan kemenangan Jokowi-JK dan melupakan konstituen, relawan, dan masyarakat sipil dalam proses politik di parlemen,”tandasnya, seperti dilansir kepada beritasatu.com.
Dia berpendapat bahwa KIH semakin berjarak dengan kelompok kritis yang selama ini mengawal dan mendukung kemenangannya dalam Pilpres. Kalau KIH bisa membawa keluar suksesi kepemimpinan di DPR dan MPR sebagai diskursus publik dan partisipasi berkualitas, semestinya KIH bisa kembali mengulang kemenangan.
“Kanal komunikasi publik ini yang semestinya dibangun untuk memperoleh dukungan, meski secara formal publik tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Ini pelajaran penting bagi KIH dan Jokowi-JK,”tuturnya. (*)
