Cipta Karya Lampung Sarankan Berantas Wartawan 'Bodrex'

LAMPUNG -  Staf Satker Perencanaan dan Pengendalian PIP Ditjen Cipta Karya Provinsi Lampung, Tomy Permadi, mengatakan, pihaknya bukan alergi atau menghindari awak media. Namun mereka bingung memilih wartawan profesional dan wartawan yang hanya mencari uang bensin. Karena kebanyakan yang datang justru wartawan yang mencari uang bensin saja.

"Seharusnya instansi profesi jurnalis juga bisa memberantas wartawan bodrex itu, sehingga wartawan yang benar-benar profesional tidak tercoreng citra profesinya," kata Tomy, dalam acara Forum Media Cipta Karya, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Jumat (19/9/2014).

Di sisi lain, para pejabat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Lampung mengakui, instansinya tidak populer di masyarakat, sehingga setiap ada pekerjaan Cipta Karya menyangkut pemukiman, sarana air bersih maupun pengelolaan sampah, masyarakat menyebutnya proyek Dinas PU Bina Marga.

Ketidakpopuleran nama instansi Cipta Karya itu diakui Kasatker Perencanaan dan Pengendalian PIP Provinsi Lampung, Sunandar Rachman. Kepada para awak media, Sunandar meminta masukan bagaimana supaya nama instansi Cipta Karya lebih dikenal masyarakat.

"Di dalam Cipta Karya sebenarnya banyak program yang menyangkut masyarakat. Seperti pemukiman, sarana air bersih, pengelolaan sampah. Tapi masyarakat tahunya semua itu pekerjaan Dinas PU Bina Marga. Apa yang harus dilakukan Cipta Karya," papar Sunandar disambut senyum geli para awak media, seperti dilansir targetabloid.co.id.

Menurut Sunandar, pekerjaan Cipta Karya sangat banyak, antara lain pembinaan teknis dan penyusunan NSPM untuk air minum, air limbah, persampahan, drainase, teriminal, apsar dan fasos-fasum lainnya. 

Kemudian, fasilitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, serta standarisasi bidang permukiman, air minum, penyehatan lingkungan permukiman dan tata bangunan. 

Selanjutnya, penyediaan infrastruktur PU bagi pengembangan kawasan perumahan rakyat, memfasilitasi pembangunan rumah susun dalam rangka peremajaan kawasan, penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasan kumuh/nelayan, perdesaan, daerah perbatasan, kawasan terpencil dan pulau-pulau kecil, serta penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.

"Tapi semua itu tidak diketahui masyarakat," kata Sunandar.

Dalam kesempatan itu, sejumlah awak media di Lampung menyampaikan, permasalahan itu akibat para pejabat di Cipta Karya jarang mempublikasikan programnya. 

"Terkadang wartawan saja kesulitan mencari pejabat Cipta Karya untuk dijadikan narasumber pemberitaan. Alasan yang sering didapat wartawan Kasatker tidak ada di tempat. Bagaimana mau mempublikasikan Cipta Karya kalau pejabat Cipta Karya sendiri tidak welcome terhadap wartawan," kata Jahdi, wartawan media cetak lokal Radar Lampung.

Para wartawan dalam kesempatan tersebut menyarankan agar Cipta Karya menempatkan seorang pejabat kehumasan khusus pemberitaan. Sehingga walaupun pejabat tinggi Cipta Karya sedang tidak ada di tempat, namun informasi tetap dapat diperoleh dari humas tersebut.

Diskusi forum media Cipta Karya tersebut dihadiri sejumlah wartawan di Bandar Lampung. Para wartawan sepakat menyarankan agar pejabat Cipta Karya tidak menilai negatif terhadap kedatangan wartawan untuk meminta data. 

Karena selama ini pemahaman para wartawan terhadap Cipta Karya pun masih 'abu-abu' akibat jarangnya komunikasi. Para wartawan meminta pejabat Cipta Karya harus lebih terbuka atau bahkan sering menjalin komunikasi dengan wartawan melalui acara media gathering, outbond dan sebagainya. (*)