LAMPUNG - Puluhan massa yang tergabung dalam Front Aksi Anti Gratifikasi (Fagas) menggelar aksi di bundaran Tugu Adipura, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Selasa (19/8/2014) pagi.
Dalam orasinya, koordinator lapangan, Fadli Khoms, menegaskan jika aksinya digelar guna mengkritisi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang dinilai sarat dengan korupsi.
Dalam orasinya, koordinator lapangan, Fadli Khoms, menegaskan jika aksinya digelar guna mengkritisi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang dinilai sarat dengan korupsi.
"Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pernah tersandung beberapa kasus korupsi dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan alat kesehatan (alkes) pada tahun 2012 senilai Rp 1,5 miliar," ujarnya.
Dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung itu, tidak hanya berhenti sampai disitu. Memasuki tahun 2013, lanjut Fadli, dugaan adanya tindakan korupsi kembali mengemuka dengan kasus yang sama, yaitu pengadaan alat kesehatan, meski kali ini dengan nominal yang cukup fantastis yakni senilai Rp 16 miliar.
Bahkan kasus itu juga sampai menyita perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK.
"Sudah berkali-kali Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini tersandung kasus korupsi. Salah satu contoh saja kasus korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2013 senilai Rp 16 miliar yang menyita perhatian KPK," ungkap Fadli, seperti dilansir rri.co.id.
Indikasi korupsi yang terus terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, maka Fagas meminta agar Gubernur Lampung segera mengevaluasi dan memberhentikan jajaran pejabat Dinas Kesehatan, yang dianggap gagal dalam mengemban amanah rakyat.
"Kami juga meminta agar aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian maupun kejaksaan agar dapat membentuk tim penyidik, guna menuntaskan berbagai permasalahan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Dinas kesehatan Provinsi Lampung," imbaunya
Dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung itu, tidak hanya berhenti sampai disitu. Memasuki tahun 2013, lanjut Fadli, dugaan adanya tindakan korupsi kembali mengemuka dengan kasus yang sama, yaitu pengadaan alat kesehatan, meski kali ini dengan nominal yang cukup fantastis yakni senilai Rp 16 miliar.
Bahkan kasus itu juga sampai menyita perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK.
"Sudah berkali-kali Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini tersandung kasus korupsi. Salah satu contoh saja kasus korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2013 senilai Rp 16 miliar yang menyita perhatian KPK," ungkap Fadli, seperti dilansir rri.co.id.
Indikasi korupsi yang terus terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, maka Fagas meminta agar Gubernur Lampung segera mengevaluasi dan memberhentikan jajaran pejabat Dinas Kesehatan, yang dianggap gagal dalam mengemban amanah rakyat.
"Kami juga meminta agar aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian maupun kejaksaan agar dapat membentuk tim penyidik, guna menuntaskan berbagai permasalahan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Dinas kesehatan Provinsi Lampung," imbaunya
