 |
| Fatikhatul Khoiriyah |
LAMPUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menyelidiki laporan dari beberapa pihak, yang menyebutkan adanya surat pribadi terbuka dari calon presiden Prabowo Subianto diterima sejumlah guru di Kabupaten Way Kanan.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah, di Bandar Lampung, Selasa (1/7/2014), mengatakan, sedang mencari dan mempelajari surat itu dan pihaknya akan melakukan penindakan bila surat tersebut termasuk salah satu pelanggaran kampanye.
"Kami mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya surat itu, saat ini sedang menyusuri keberadaan surat-surat tersebut," kata Khoir, sapaan akrabnya.
Menurutnya, apabila benar ditemukan bukti tentang pengiriman surat pribadi Prabowo Subianto kepada sejumlah guru di Way Kanan, tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Lampung.
Fatikhatul menjelaskan, surat pribadi tersebut melanggar pasal 41 H Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008, tentang penggunaan tempat pendidikan sebagai area kampanye.
Selain itu, hal tersebut juga berlawanan dengan pasal yang sama poin E tentang pegawai negeri sipil yang diharuskan netral.
Setelah menemukan bukti fisik surat pribadi tersebut, Bawaslu Lampung akan menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Bawaslu Pusat sebagai rujukan untuk pemanggilan tim pemenangan capres nomor urut 1 tersebut.
Selain itu, Bawaslu akan melakukan penyitaan terhada surat tersebut karena dianggap sebagai salah satu produk kampanye.
Sedangkan, mengenai Tabloid Obor Rakyat, Bawaslu Lampung hingga saat ini belum menemukan keberadaan tabloid propaganda yang menyudutkan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Kalau ada masyarakat yang melihat, diharapkan dapat segera melapor untuk ditindaklanjuti," kata Khoir, seperti dilansir suarapembaruan.com.
Berkaitan adanya surat dari Capres Prabowo untuk guru di Lampung, sejumlah guru di Bandarlampung mengaku menerimanya dengan alamat sekolah mereka.
Namun beberapa guru itu, menyatakan mengacuhkan isi surat itu, mengingat pada pilpres sebelumnya mereka juga mendapatkan surat serupa dari capres saat itu. Namun ternyata capres dimaksud tetap tidak dapat memenangkan pilpres tersebut.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah, di Bandar Lampung, Selasa (1/7/2014), mengatakan, sedang mencari dan mempelajari surat itu dan pihaknya akan melakukan penindakan bila surat tersebut termasuk salah satu pelanggaran kampanye.
"Kami mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya surat itu, saat ini sedang menyusuri keberadaan surat-surat tersebut," kata Khoir, sapaan akrabnya.
Menurutnya, apabila benar ditemukan bukti tentang pengiriman surat pribadi Prabowo Subianto kepada sejumlah guru di Way Kanan, tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Lampung.
Fatikhatul menjelaskan, surat pribadi tersebut melanggar pasal 41 H Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008, tentang penggunaan tempat pendidikan sebagai area kampanye.
Selain itu, hal tersebut juga berlawanan dengan pasal yang sama poin E tentang pegawai negeri sipil yang diharuskan netral.
Setelah menemukan bukti fisik surat pribadi tersebut, Bawaslu Lampung akan menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Bawaslu Pusat sebagai rujukan untuk pemanggilan tim pemenangan capres nomor urut 1 tersebut.
Selain itu, Bawaslu akan melakukan penyitaan terhada surat tersebut karena dianggap sebagai salah satu produk kampanye.
Sedangkan, mengenai Tabloid Obor Rakyat, Bawaslu Lampung hingga saat ini belum menemukan keberadaan tabloid propaganda yang menyudutkan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Kalau ada masyarakat yang melihat, diharapkan dapat segera melapor untuk ditindaklanjuti," kata Khoir, seperti dilansir suarapembaruan.com.
Berkaitan adanya surat dari Capres Prabowo untuk guru di Lampung, sejumlah guru di Bandarlampung mengaku menerimanya dengan alamat sekolah mereka.
Namun beberapa guru itu, menyatakan mengacuhkan isi surat itu, mengingat pada pilpres sebelumnya mereka juga mendapatkan surat serupa dari capres saat itu. Namun ternyata capres dimaksud tetap tidak dapat memenangkan pilpres tersebut.