 |
| ilustrasi |
LAMPUNG - Mahasiswa dan pemuda harus proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan, khususnya di Provinsi Lampung, mengingat pengawasan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi di Lampung, Minggu (15/6/2014), mengatakan, program pembangunan yang dibiayai dari uang rakyat seharusnya dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat, tetapi seringkali terkendala karena kasus-kasus korupsi.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi di Lampung, Minggu (15/6/2014), mengatakan, program pembangunan yang dibiayai dari uang rakyat seharusnya dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat, tetapi seringkali terkendala karena kasus-kasus korupsi.
Ini harus diawasi, dan sebagai agen perubahan maka mahasiswa harus berada di garis terdepan dalam mengawasi pembangunan.
Menurut Juniardi, dalam diskusi bertajuk GEMILANG (Gerakan Membangun Bumi Lampung) yang diselenggarakan di Wisma Universitas Lampung, kasus-kasus korupsi, manipulasi, dan sejenisnya merupakan faktor-faktor yang menghambat pembangunan.
Juniardi menegaskan, landasan untuk keterbukaan informasi dalam kebijakan, kinerja, anggaran dan sebagainya sudah kuat, antara lain dengan adanya Undang undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pencegahan Korupsi, dan sebagainya.
"Namun semua ini, di daerah juga belum menjadi ruh dalam menjalankan pemerintahan di daerah," katanya, seperti dilansir iyaa.com. Padahal, lanjut Juniardi, transparansi merupakan alat yang efektif dalam mencegah korupsi yang telah mengakar di daerah.
Acara GEMILANG adalah sebuah acara diskusi yang mempertemukan pakar dan pemerintah dengan pemuda Lampung untuk membahas permasalahan pendidikan dan lingkungan di Lampung.
Menurut Juniardi, dalam diskusi bertajuk GEMILANG (Gerakan Membangun Bumi Lampung) yang diselenggarakan di Wisma Universitas Lampung, kasus-kasus korupsi, manipulasi, dan sejenisnya merupakan faktor-faktor yang menghambat pembangunan.
Juniardi menegaskan, landasan untuk keterbukaan informasi dalam kebijakan, kinerja, anggaran dan sebagainya sudah kuat, antara lain dengan adanya Undang undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pencegahan Korupsi, dan sebagainya.
"Namun semua ini, di daerah juga belum menjadi ruh dalam menjalankan pemerintahan di daerah," katanya, seperti dilansir iyaa.com. Padahal, lanjut Juniardi, transparansi merupakan alat yang efektif dalam mencegah korupsi yang telah mengakar di daerah.
Acara GEMILANG adalah sebuah acara diskusi yang mempertemukan pakar dan pemerintah dengan pemuda Lampung untuk membahas permasalahan pendidikan dan lingkungan di Lampung.