 |
| Hatta Rajasa |
JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut satu, Hatta Rajasa, mengatakan dugaan adanya mafia minyak atau pelanggaran hukum lainnya yang merugikan negara, harus diusut dan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
"Persoalan mafia, apapun yang namanya mafia hukum atau minyak, serahkan kepada penegak hukum, KPK, kepolisian atau kejaksaan," kata Hatta dalam debat cawapres bertema Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Iptek di Jakarta, Minggu (29/6/2014).
Hatta mengungkapkan hal tersebut menanggapi pertanyaan yang dilontarkan calon wakil presiden nomor urut dua Jusuf Kalla mengenai kasus mafia impor minyak serta kebocoran anggaran.
Ia menegaskan impor minyak merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah karena produksi minyak nasional makin menurun, namun mafia minyak merupakan masalah hukum yang harus diusut tuntas oleh pihak berwenang.
"Produksi `decline` secara natural, maka impor minyak bukan kejahatan. Kalau ada tindakan kejahatan, KPK, kepolisian dan kejaksaan harus turun tangan. Selain itu, kita perbaiki tata kelola, good governance, agar akuntanbel dan transparan," katanya.
Kemudian, Hatta memberikan klarifikasi mengenai kebocoran Rp1.000 triliun yang sebelumnya diungkapkan calon presiden Prabowo Subianto, karena angka tersebut merupakan 'potensial loss' bukan kebocoran anggaran negara.
"Itu yang dimaksud adalah `potensial loss` dari perekonomian kita. Misalkan, apabila kita hanya pandai menjual bahan mentah, kita tidak mendapatkan nilai tambah, atau tidak menjaga kekayaan alam, dengan menjual gas dan batubara yang harga `market`nya murah dan tidak bisa kita renegosiasi," katanya.
Menurut Hatta, pemerintah saat ini telah berupaya meningkatkan nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam dan melakukan renegosiasi kontrak pertambangan agar negara tidak terus-terusan mengalami kerugian.
"Potensi kehilangan itu karena kesalahan manajemen, saya pikir Pak (Presiden) SBY sudah melakukan perbaikan. Oleh karena itu, kebocoran tidak betul dari APBN kita," kata mantan Menko Perekonomian itu, seperti dilansir iyaa.com.
Debat calon wakil presiden merupakan rangkaian dari lima debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Debat kali ini merupakan yang keempat kalinya. Debat terakhir akan digelar pada Sabtu, 5 Juli 2014.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada 9 Juli 2014 akan diikuti pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto - Hatta Rajasa serta nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla.
"Persoalan mafia, apapun yang namanya mafia hukum atau minyak, serahkan kepada penegak hukum, KPK, kepolisian atau kejaksaan," kata Hatta dalam debat cawapres bertema Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Iptek di Jakarta, Minggu (29/6/2014).
Hatta mengungkapkan hal tersebut menanggapi pertanyaan yang dilontarkan calon wakil presiden nomor urut dua Jusuf Kalla mengenai kasus mafia impor minyak serta kebocoran anggaran.
Ia menegaskan impor minyak merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah karena produksi minyak nasional makin menurun, namun mafia minyak merupakan masalah hukum yang harus diusut tuntas oleh pihak berwenang.
"Produksi `decline` secara natural, maka impor minyak bukan kejahatan. Kalau ada tindakan kejahatan, KPK, kepolisian dan kejaksaan harus turun tangan. Selain itu, kita perbaiki tata kelola, good governance, agar akuntanbel dan transparan," katanya.
Kemudian, Hatta memberikan klarifikasi mengenai kebocoran Rp1.000 triliun yang sebelumnya diungkapkan calon presiden Prabowo Subianto, karena angka tersebut merupakan 'potensial loss' bukan kebocoran anggaran negara.
"Itu yang dimaksud adalah `potensial loss` dari perekonomian kita. Misalkan, apabila kita hanya pandai menjual bahan mentah, kita tidak mendapatkan nilai tambah, atau tidak menjaga kekayaan alam, dengan menjual gas dan batubara yang harga `market`nya murah dan tidak bisa kita renegosiasi," katanya.
Menurut Hatta, pemerintah saat ini telah berupaya meningkatkan nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam dan melakukan renegosiasi kontrak pertambangan agar negara tidak terus-terusan mengalami kerugian.
"Potensi kehilangan itu karena kesalahan manajemen, saya pikir Pak (Presiden) SBY sudah melakukan perbaikan. Oleh karena itu, kebocoran tidak betul dari APBN kita," kata mantan Menko Perekonomian itu, seperti dilansir iyaa.com.
Debat calon wakil presiden merupakan rangkaian dari lima debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Debat kali ini merupakan yang keempat kalinya. Debat terakhir akan digelar pada Sabtu, 5 Juli 2014.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada 9 Juli 2014 akan diikuti pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto - Hatta Rajasa serta nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla.