BANTEN - Puluhan mahasiswa unjuk rasa di depan Pendopo Lama Gubernur Banten Jalan Brigjen Kyai Sjam`un Kota Serang, Selasa (6/5/2014), mendesak Wakil Gubernur Banten Rano Karno melakukan reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Banten.
"Hari ini Ratu Atut disidang dan sudah semestinya nonaktif sebagai Gubernur Banten. Kedepan Wakil Gubernur Rano Karno jika sudah menjadi Plt gubernur, segera melakukan pembenahan dalam birokrasi agar Banten bebas dari pejabat korup," kata kordinator pengunjuk rasa Kahfi Nusantara.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam "Untirta. Movement Comunity" (UMC) dan Komunitas Soedirman 30, mendesak Rano Karno melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan uji kelayakan terhadap pejabat tersebut secara terbuka.
Mahasiswa juga menuntut, agar dalam pergantian Sekda Banten dilakukan pemilihan secara terbuka dan perlu dilakukan "uji publik", untuk menguji kelayakan calon Sekda Banten yang akan menggantikan Sekda Banten Muhadi karena jabatannya akan berakhir 1 Semptember 2014.
"Kami meminta pejabat baru yang nanti akan ditempatkan di SKPD harus bebas dari kepentingan dinasti Ratu Atut," ucap Kahfi, seperti dilansir iyaa.com.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa juga melakukan teaterikal di depan Gerbang Pendopo Lama Gubernur Banten, teaterikal tersebut menggambarkan "cengkraman" keluarga Ratu Atut Chosiyah dalam birokrasi Pemerintahan Provinsi Banten.
Mahasiswa juga menolak tiga nama Calon Sekda Banten yang diduga diajukan Ratu Atit Chosiyah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri),
Tiga nama calon sekda yang diajukan secara diam-diam ke Kemdagri tersebut yakni Kepala Dinas Pendidkan Banten Hudaya Latuconsina, Zainal Mutaqin kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) serta Opar Sohari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten.