 |
| ilustrasi |
LAMPUNG - Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu disosialisasikan secara kontinyu tanpa meninggalkan transparansi anggaran, kata Ketua Komisi Informasi Lampung Juniardi, Sabtu (3/5/2014).
"Saya berharap program itu bisa memberikan hak seluruh lapisan masyarakat atas jaminan kesehatan," ujarnya.
Ketua Informasi Provinsi Lampung itu mengatakan pernah mendengar program tersebut namun sangat kurang sosialisasi. Ia juga menilai program yang ditangani oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) itu belum terintegrasi antarinstansi yang terlibat sehingga sosialisasi sporadis tidak terstruktur dengan baik.
"Saya setuju dengan sistem gotong royong dalam JKN asalkan ada transparansi dalam pengelolaan, perbaikan pelayanan di BPJS maupun rumah sakitnya," kata dia.
Juniardi mengeaskan, gotong royong merupakan sebuah usaha atau pekerjaan yang dilakukan bahu membahu atau bersama untuk mewujudkan hal yang bermanfaat untk kepentingan bersama pula. Karena itu, harus ada kesamaan gerak langkah instansi terkait dan komitmen bersama untuk memberi yang terbaik serta transparan dalam pengelolaan anggaran dihasilkan dari iuran masyarakat.
"Implementasi Pancasila melalui JKN yang diselenggarakan BPJS bisa diwujudkan tapi mungkin butuh waktu," kata dia, seperti dilansir iyaa.com. Menurut Juniardi, Pancasila sebagai nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia.
"Nilai-nilai tersebut pula yang menyatukan sehingga terujudnya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau implementasinya belum sempurna, belum berjalan dengan baik, misalnya sila ke lima yang berbunyi: `Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia`, bahkan cenderung menjauh untuk saat ini. Saya berharap JKN lebih tersosialisasikan dengan baik, memberi pelayanan prima kepada masyarakat serta transparan dalam pengelolaan dana," ujar dia.