LAMPUNG - Sebagai wujud ketidakpuasan dan desakan penindakan atas indikasi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu, aksi demonstrasi dengan sasaran kantor dan para komisioner penyelenggara Pemilu 2014 di sejumlah daerah di Provinsi Lampung masih terus berlanjut.
Puluhan warga Kabupaten Way Kanan di Lampung, Senin (5/5/2014) menggelar demo di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, dengan membawa keranda sebagai simbol penerapan demokrasi yang buruk, sekaligus untuk memprotes hasil Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 kembali berlangsung, setelah beberapa waktu lalu demo serupa oleh massa berbeda juga terjadi di KPU Way Kanan.
Demonstrasi dari simpatisan calon anggota lagislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Way Kanan Kecamatan Gunung Labuhan dan Baradatu itu, berlangsung terkait sengketa suara hasil pemilu legislatif 2014. Aksi demo ini dijaga puluhan anggota Polres setempat.
"Demo tersebut terkait sengketa Pemilu 2014 di Dapil 4. Massa berasal dari Kecamatan Gunung Labuhan," ujar warga kelurahan dan Kecamatan Blambangan Umpu, Misran.
Demo ketidakpuasan atas hasil Pemilu 2014 di Waykanan juga telah berlangsung pada Sabtu (19/4/2014) hingga Minggu (20/4/2014) lalu. Sejumlah massa dari Kecamatan Bumi Agung dan Gunung Labuhan menuntut pemilu legislatif ulang, sehubungan ada dugaan pelanggaran administrasi. Sejumlah persoalan pada Pemilu 2014 diprotes sejumlah masyarakat daerah itu.
"Seperti penggelembungan suara hingga politik uang. Di sejumlah TPS, caleg dari partai apa memberi berapa menjadi perbincangan masyarakat sebelum menggunakan hak pilihnya," kata aktivis Gusdurian Way Kanan Heri Amanudin.
Demokrasi Materialistis
Berkaitan kondisi itu, anggota DPRD Provinsi Lampung Watoni Noerdin dalam pelatihan Civic Education for Future Indonesian Leaders (CEFIL) selaku nara sumber menilai, pelaksanaan demokrasi yang berlangsung pada Pemilu 2014 merupakan demokrasi yang materialistis.
"Masyarakat lebih mempertimbangkan siapa memberi apa daripada siapa yang bekerja," ujar politisi PDI Perjuangan yang dipastikan akan kembali terpilih di DPRD Lampung itu.
Dia menilai, masyarakat sudah pragmatis dalam politik menghadapi pelaksanaan Pemilu 2014, antara lain karena banyak caleg bersaing di satu tempat, sehingga berupaya meraih simpati dan dukungan dengan berbagai cara termasuk melakukan praktik politik uang.
Kondisi tersebut, menurut mantan aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung itu, mendorong sejumlah pihak memanfaatkan, dengan melakukan transaksi uang kepada para caleg maupun parpol tertentu, dengan janji dukungan suara kepada mereka.
"Tak peduli siapa yang didukung, setelah disepakati transaksi itu, mereka yang memberikan uang atau barang yang diminta akan didukung oleh warga dimaksud," ujar Watoni, seperti dilansir iyaa.com.
Berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi pada Pemilu 2014, aktivis Jaringan Radio Komunitas Lampung Agus Guntoro menilai, proses demokrasi ini justru merupakan ajang balas dendam dari masyarakat.
"Ini karena rakyat yang tidak diperhatikan usai pemilu. Ini terjadi karena kesalahan dari wakil rakyat, masyarakat diajari oleh para wakilnya, kalau sudah duduk dicari susah, sehingga menimbulkan demokrasi transaksional," kata dia.
Karena itu, Agus menyarankan, perbaikan pelaksanaan demokrasi itu harus dimulai dari tingkat terbawah seperti tingkat RT hingga ke kalangan elit di atas, agar tidak lagi terjadi transaksional dan demokrasi yang materialistis seperti itu.
