![]() |
| Menkeu M. Chatib Basri (kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (kiri) |
LAMPUNG - Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Armida S Alisjahbana, mengatakan, pembangunan jalan tol
Sumatera sekarang ini masih menunggu revisi peraturan presiden
(Perpres).
"Pembangunan jalan tol itu, saat ini tengah direvisi rancangan
Perpresnya karena ada beberapa klausul revisi permintaan Menteri
Pekerjaan Umum," kata Armida, usai membuka Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi Lampung 2014, di Bandarlampung, Kamis (13/3/2014).
Ia mengatakan bahwa revisi itu supaya ada fleksibilitas, jika
perusahaan yang membangun proyek itu yakni PT Hutama Karya tidak sanggup
mengerjakannya atau meminta untuk dikerjakan oleh perusahaan lain.
Menurut dia, pembangunan jalan tol itu merupakan infrastruktur
konektivitas rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
"Rancangan Perpres itu hingga sekarang belum keluar, dan diharapkan
secepatnya pembangunan jalan tol dikerjakan pada tahun ini," jelasnya, seperti dilansir beritasatu.com.
Selain pembangunan jalan tol, lanjutnya, infrastruktur kereta jalur
khusus barang juga akan diaktifkan kembali baik di Pulau Sumatera maupun
Jawa.
Pembangunan infrastruktur kereta khusus barang itu untuk pengangkutan
komoditas unggulan terutama di Sumatera mengingat kawasan itu banyak
areal perkebunan, hasil tambang, dan lain-lain.
"Apabila jalan tol dan kereta dibangun maka akan mengurangi beban jalan," tambahnya.
Sementara itu Gubernur Lampung Sjachroedin ZP terus mendorong pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan jalan tol Sumatera.
"Di Lampung, kami telah melakukan penandatangan nota kesepahaman
dengan PT Hutama Karya terkait pembangunan jalan tol. Titik koordinat
kawasan yang akan jalan yang dibangun juga telah disepakati," jelasnya.
Sjachroedin mengatakan sekarang masih menunggu peraturan presiden
agar pembangunan jalan tol tersebut terealisasikan. Pembangunan jalan
tol merupakan upaya dalam meningkatkan perekonomian daerah dan nasional
sehingga keberadaannya harus didorong.
Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tahun 2014 guna pemantapan perekonomian daerah sebagai
landasan pemabngunan berkelanjutan.
Musrenbang Provisi Lampung itu dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, dan dihadiri Staf Ahli Bidang
Keuangan dan Ekonomi Kementerian Dalama Negeri Hamdani, Gubernur Lampung
Sjachroedin ZP, Plt Sekdaprov Lampung Arinal Junaidi, serta sejumlah
pejabat daerah dilingkungan pemprov dan kabupaten/kota se-Lampung.
