LAMPUNG BARAT - Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat menyosialisasikan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam proses pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat di daerah ini.
"Pelayanan kesehatan yang baik itu sesungguhnya adalah hak asasi masyarakat, karenanya merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya pemerintah, LSM, dan stakeholder yang lain untuk melaksanakannya," kata Drs Ismet Inoni, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, saat dihubungi di Liwa Lampung Barat, Rabu (26/3/2014).
Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut pemerintah membuat program baru, yaitu JKN di tingkat nasional.
"Pada tingkat daerah Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda dan Program Kesehatan Masyarakat Gratis yang disingkat PKMG dapat memenuhi kekurangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Ismet, seperti dilansir iyaa.com.
Dia mengharapkan bahwa dengan berbagai program itu dapat memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih layak dan lebih baik.
Ismet mengatakan Dinkes dan BPJS juga terus melakukan sosialisasi pelayanan dengan menggunakan fasilitas JKN tersebut.
"Pada Senin (25/3/2014) sudah ada sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinkes dan BPJS Cabang Kotabumi untuk menjabarkan konsep pembayaran langsung kapitasi dan tata cara pemanfaatan kapitasi serta tanya jawab mengenai program kesehatan nasional ini," ujarnya.
Kegiatan kedua kalinya tersebut, ia melanjutkan, dibuka dengan ditandai penyerahan kartu JKN secara simbolis yang diserahkan kepada lurah setempat.
"Peningkatan derajat kesehatan masyarakat hingga desa di Lampung Barat dapat terakses, dan nantinya diharapkan seluruh masyarakat desa dan dusun terpencil dapat seluruhnya tercakup dalam program ini," ujar Kepala BPJS Cabang Kotabumi, Arhan S.
Menurut dia, keberadaan tenaga kesehatan dalam jumlah dan jenis yang diperlukan dengan mutu terbaik di puskesmas dan rumah sakit sangat diperlukan untuk mendukung tercapai target Millennium Development Goals (MDG) dan sukses pelaksanaan JKN.
"Minimnya petugas terkadang menjadi kendala saat pelaksanaan di lapangan, sehingga upaya secara optimal melalui sosialisasi harus terus dilakukan agar dapat memasyarakatkan program tersebut lebih baik lagi," ujarnya.
