 |
| Gita Wirjawan |
JAKARTA - Berbagai kalangan mempertanyakan keefektifan pertanggungjawaban seorang menteri dapat dilakukan terkait dengan keputusan Gita Wirjawan yang mundur mendadak dari jabatan Menteri Perdagangan.
"Mundurnya Gita Wirjawan menunjukkan minusnya pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas keputusan yang diambilnya," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi di Jakarta, seperti dilansir iyaa.com, Jumat (31/1/2014).
Apalagi, Abdul Halim mengingatkan bahwa maraknya impor pangan seperti beras impor asal Vietnam belakangan ini mengindikasikan sosok Gita selaku Mendag bukan tipikal pekerja keras untuk rakyat.
Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik mengatakan, pertanggungjawaban Gita harus dilakukan mengingat dirinya sadar betul konsekuensi proses liberalisasi perdagangan yang telah dijalankannya seperti di sejumlah forum internasional APEC dan WTO, terhadap Indonesia.
"Karenanya, dia hendak mengamankan diri dengan keluar dari kabinet," kata Riza Damanik.
Riza menganalisis bahwa dengan pengunduran tersebut, Gita ingin mendapatkan dua "prestasi" yaitu mengamankan kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional di Indonesia.
Gita Wirjawan pada Jumat siang menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan.
"Saya mengundurkan diri dari jabatan Menteri Perdagangan," kata Gita dalam jumpa pers di Kementerian Perdagangan.
Gita mengatakan, langkah untuk memilih berhenti sebagai Mendag yang efektif mulai 1 Februari 2014 tersebut dikarenakan dirinya ingin lebih fokus untuk mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat.
Sementara itu, Partai Demokrat menilai mundurnya Gita Wirjawan dari Kabinet Indonesia Bersatu II tidak akan mengganggu jalannya kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Partai Demokrat berkeyakinan bahwa mundurnya Gita Wirjawan tidak akan mengganggu jalannya roda kabinet," kata Juru Bicara Partai Demokrat Ikhsan Modjo sambil meyakini Presiden akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
"Mundurnya Gita Wirjawan menunjukkan minusnya pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas keputusan yang diambilnya," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi di Jakarta, seperti dilansir iyaa.com, Jumat (31/1/2014).
Apalagi, Abdul Halim mengingatkan bahwa maraknya impor pangan seperti beras impor asal Vietnam belakangan ini mengindikasikan sosok Gita selaku Mendag bukan tipikal pekerja keras untuk rakyat.
Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik mengatakan, pertanggungjawaban Gita harus dilakukan mengingat dirinya sadar betul konsekuensi proses liberalisasi perdagangan yang telah dijalankannya seperti di sejumlah forum internasional APEC dan WTO, terhadap Indonesia.
"Karenanya, dia hendak mengamankan diri dengan keluar dari kabinet," kata Riza Damanik.
Riza menganalisis bahwa dengan pengunduran tersebut, Gita ingin mendapatkan dua "prestasi" yaitu mengamankan kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional di Indonesia.
Gita Wirjawan pada Jumat siang menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan.
"Saya mengundurkan diri dari jabatan Menteri Perdagangan," kata Gita dalam jumpa pers di Kementerian Perdagangan.
Gita mengatakan, langkah untuk memilih berhenti sebagai Mendag yang efektif mulai 1 Februari 2014 tersebut dikarenakan dirinya ingin lebih fokus untuk mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat.
Sementara itu, Partai Demokrat menilai mundurnya Gita Wirjawan dari Kabinet Indonesia Bersatu II tidak akan mengganggu jalannya kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Partai Demokrat berkeyakinan bahwa mundurnya Gita Wirjawan tidak akan mengganggu jalannya roda kabinet," kata Juru Bicara Partai Demokrat Ikhsan Modjo sambil meyakini Presiden akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
