LAMPUNG BARAT - Pemahaman Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR) dan Bhinneka Tunggal Ika harus selalu dikampanyekan untuk mengantisipasi potensi benturan bangsa Indonesia yang multikultur. Kesimpulan itu mengemuka dari 'Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan' di Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Rabu.
"Empat Pilar Kebangsaan ini harus terus disosialisasikan, karena ini adalah langkah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dalam menjaga keutuhan NKRI," kata Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri.
Pada sosialisasi di aula Pemkab Lampung Barat yang dihadiri sekitar 250 orang peserta berbagai unsur, yakni tokoh adat, agama, pemuda, organisasi masayarakat dan perwakilan satuan kerja di lingkungan pemkab setempat, Mukhlis yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan setempat menegaskan bahwa pemahaman akan nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan harus terus disosialisasikan ke masyarakat.
"Sosialisasi itu bukan hanya sebatas pada pimpinan saja, mengingat hal itu merupakan langkah untuk memperat persatuan dan kesatuan masyarakat," kata Bupati yang didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Lampung Barat Burlianto Eka Putra.
Salah satu narasumber sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan itu adalah anggota MPR, Eva Kusuma Sundari yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia, namun rentan sekali dengan berbagai gesekan yang berdampak pada perpecahan.
"Karena itu, pemahaman akan wawasan Empat Pilar Kebangsaan harus terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, mengingat di dalamnya mengandung semangat nasionalisme kebangsaan," kata politisi PDI Perjuangan kelahiran Nganjuk Jawa Timur, 8 Oktober 1965 itu pula.
Menurut Eva yang pada 2005 menjadi anggota Steering Commitee Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) itu, setelah Reformasi 1998 hingga saat ini banyak persoalan bangsa dan masyarakat yang belum terselesaikan.
"Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai memudar. Itu semua harus menjadi perhatian, sehingga bangsa Indonesia bisa bangkit dan maju seperti bangsa lainnya. Apalagi pada era reformasi saat ini, korupsi justru lebih banyak terjadi, kemiskinan meningkat, dan konflik sosial terjadi di mana-mana," kata alumni The Hague Netherlands dan University of Nottingham, United Kingdom (UK) tahun 2000 itu pula.
Menurut narasumber lain kegiatan itu, anggota MPR Al Muzzammil Yusuf, perlu langkah nyata oleh pemerintah untuk keluar dari berbagai pesoalan yang terjadi.
"Indonesia telah melewati berbagai fase pembangunan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa reformasi," kata politisi PKS kelahiran Tanjungkarang 6 Juni 1965 itu pula.
Selama itu, ujar alumnus S-1 FISIP Universitas Indonesia (UI) tahun 1992 itu menambahkan, timbul berbagai permasalahan pembangunan maupun pengelolaan sumber daya alam.
"Kalau harus disalahkan, bukan rakyat, tapi kami selaku pembuat undang-undang, mengingat segala ketentuan itu diatur dalam undang-undang," kata Muzzamil.
