BANDAR LAMPUNG - Guna menghindari konflik dan menjamin keadilan untuk semua pihak, sejumlah warga Kota Bandar Lampung berharap pemilihan gubernur di daerah ini dapat dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang.
Pekerja di sebuah perusahaan multinasional di daerah ini, Maya, menyatakan bahwa tahun 2015 adalah saat terbaik melaksanakan pilgub, karena anggaran yang diperlukan akan lebih siap dan lebih bebas kepentingan.
"Pilgub Lampung dilaksanakan sekarang atau 2014 semuanya sama saja, terlalu banyak kepentingan bermain, lagipula bila dilaksanakan pada 2014 hanya dapat dilakukan pada triwulan pertama, karena apabila lewat dari waktu tersebut berlawanan dengan undang-undang karena akan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014," urai Maya, ketika ditemui, Minggu (22/9/2013).
Menurut dia, adanya beberapa pihak yang mendorong pilgub Lampung dilaksanakan tahun 2013 ini atau 2014 dinilai sarat dengan kepentingan jangka pendek, dan sangat berpotensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat akar rumput.
Hal serupa diungkapkan mahasiswa di Universitas Bandar Lampung (UBL), Nico, yang sependapat pilgub Lampung akan lebih baik diadakan pada 2015 demi menghindari konflik.
"Kalau dilaksanakan Desember tahun 2013 ini terlalu mepet waktunya, dananya juga belum ada dan persiapan pasti tidak matang," kata dia.
Sedangkan, menurut dia, apabila dilaksanakan pada 2014, pilgub yang digelar terancam tidak sah, karena bertentangan dengan undang-undang.
"Aturannya kan sudah jelas, tidak boleh ada pilkada pada tahun 2014, lebih berpotensi konflik kalau berkeras diadakan 2014," kata pria yang juga berprofesi sebagai penyiar radio itu.
Sementara itu, para pedagang di Pasar SMEP Bandarlampung, antara lain Yopi, menegaskan tidak terlalu peduli tentang waktu pelaksanaan pilgub Lampung itu, karena sama sekali tidak terlalu berpengaruh bagi dirinya.
"Mau tahun ini atau tahun depan sama saja buat saya," kata dia.
Meski demikian, dia berharap pelaksanaan pilgub Lampung itu dapat meminimalkan konflik seusai pelaksanaannya, dan untuk mencapai hal tersebut harus dipilih waktu yang paling netral dan berisiko paling kecil.
"Yang paling netral ya 2015, karena baik untuk semua pihak," kata dia lagi.
Jadwal pelaksanaan pilgub Lampung saat ini masih menjadi polemik dan tarik menarik antara para pihak, mengingat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemprov Lampung belum juga bersepakat.
KPU Lampung sebagai penyelenggara pilgub itu sejak awal menjadwalkan pemungutan suara pilgub Lampung pada 2 Oktober 2013 yang kemudian direvisi padai 2 Desember 2014.
Sedangkan Pemprov Lampung melalui Gubernur Sjachroedin ZP menyatakan pelaksanaan pilgub daerahnya baru bisa dilakukan pada awal 2014 karena alasan ketersediaan anggaran yang diperlukan, mengingat tahun 2013 ini terjadi defisit anggaran pada APBD Lampung.
Pekerja di sebuah perusahaan multinasional di daerah ini, Maya, menyatakan bahwa tahun 2015 adalah saat terbaik melaksanakan pilgub, karena anggaran yang diperlukan akan lebih siap dan lebih bebas kepentingan.
"Pilgub Lampung dilaksanakan sekarang atau 2014 semuanya sama saja, terlalu banyak kepentingan bermain, lagipula bila dilaksanakan pada 2014 hanya dapat dilakukan pada triwulan pertama, karena apabila lewat dari waktu tersebut berlawanan dengan undang-undang karena akan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014," urai Maya, ketika ditemui, Minggu (22/9/2013).
Menurut dia, adanya beberapa pihak yang mendorong pilgub Lampung dilaksanakan tahun 2013 ini atau 2014 dinilai sarat dengan kepentingan jangka pendek, dan sangat berpotensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat akar rumput.
Hal serupa diungkapkan mahasiswa di Universitas Bandar Lampung (UBL), Nico, yang sependapat pilgub Lampung akan lebih baik diadakan pada 2015 demi menghindari konflik.
"Kalau dilaksanakan Desember tahun 2013 ini terlalu mepet waktunya, dananya juga belum ada dan persiapan pasti tidak matang," kata dia.
Sedangkan, menurut dia, apabila dilaksanakan pada 2014, pilgub yang digelar terancam tidak sah, karena bertentangan dengan undang-undang.
"Aturannya kan sudah jelas, tidak boleh ada pilkada pada tahun 2014, lebih berpotensi konflik kalau berkeras diadakan 2014," kata pria yang juga berprofesi sebagai penyiar radio itu.
Sementara itu, para pedagang di Pasar SMEP Bandarlampung, antara lain Yopi, menegaskan tidak terlalu peduli tentang waktu pelaksanaan pilgub Lampung itu, karena sama sekali tidak terlalu berpengaruh bagi dirinya.
"Mau tahun ini atau tahun depan sama saja buat saya," kata dia.
Meski demikian, dia berharap pelaksanaan pilgub Lampung itu dapat meminimalkan konflik seusai pelaksanaannya, dan untuk mencapai hal tersebut harus dipilih waktu yang paling netral dan berisiko paling kecil.
"Yang paling netral ya 2015, karena baik untuk semua pihak," kata dia lagi.
Jadwal pelaksanaan pilgub Lampung saat ini masih menjadi polemik dan tarik menarik antara para pihak, mengingat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemprov Lampung belum juga bersepakat.
KPU Lampung sebagai penyelenggara pilgub itu sejak awal menjadwalkan pemungutan suara pilgub Lampung pada 2 Oktober 2013 yang kemudian direvisi padai 2 Desember 2014.
Sedangkan Pemprov Lampung melalui Gubernur Sjachroedin ZP menyatakan pelaksanaan pilgub daerahnya baru bisa dilakukan pada awal 2014 karena alasan ketersediaan anggaran yang diperlukan, mengingat tahun 2013 ini terjadi defisit anggaran pada APBD Lampung.